Suara.com - Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano akan melayangkan protes keras kepada KPU setempat. Benhur bahkan berencana mengajukan gugatan terkait tak dilaksanakannya pemilu pada Distrik Abepura dan Jayapura Selatan, Rabu (17/4/2019).
Benhur mengatakan, KPU harus bertanggung jawab terkait masalah ini. Apalagi Pemkot setempat telah mengeluarkan dana hibah Rp 6,5 miliar untuk penyelenggaraan pemilu 2019.
“Kesiapan pengamanan hingga pelepasan logistik kita lakukan dan semua dikatakan siap untuk dilakukan. Saya minta KPU bertanggung jawab,” kata Benhur saat meninjau salah satu TPS di Distrik Muara Tami, Rabu (17/4/2019) kemarin.
Ia kemudian meminta pelaksanaan pemungutan suara yang rencanannya akan dilaksanakan hari ini harus diawasi dengan baik, jangan sampai ada sabotase yang akan dilakukan oleh pihak lain.
“Kotak suara harus dijaga, jangan sampai ada permainan di dalam,” ujarnya.
Selian Benhur, sejumlah warga yang siap untuk memberikan hak suaranya juga menyampaikan protes. Contohnya warga di Kampung Koya Koso, Distrik Abepura yang menunggu hingga hingga pukul 13.00 WIT, namun logistik tak kunjung tiba di TPS.
Pelaksana Tugas Kepala kampung Koya Kosso, Gidion Wasai menyebutkan masyarakat marah, karena tak ada jawaban pasti dari penyelenggara pemilu.
Mendengar langsung keluhan warga, Benhur meminta KPU harus mempertanggungjawabkan hal ini.
“Saya minta warga laporkan dan tuntut mereka (KPU) karena ini di Kota Jayapura, bukan di pedalamaan yang mengalami kendala,” ujar Benhur.
Baca Juga: Kurang Tidur Siapkan TPS Pemilu 2019, Ketua KPPS di Bogor Meninggal Dunia
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano akan melayangkan protes keras kepada KPU setempat. Benhur bahkan berencana mengajukan gugatan terkait tak dilaksanakannya pemilu pada Distrik Abepura dan Jayapura Selatan, Rabu (17/4/2019).
Benhur mengatakan, KPU harus bertanggung jawab terkait masalah ini. Apalagi Pemkot setempat telah mengeluarkan dana hibah Rp 6,5 miliar untuk penyelenggaraan pemilu.
“Kesiapan pengamanan hingga pelepasan logistik kita lakukan dan semua dikatakan siap untuk dilakukan. Saya minta KPU bertanggung jawab,” kata Benhur saat meninjau salah satu TPS di Distrik Muara Tami, Rabu (17/4/2019) kemarin.
Ia kemudian meminta pelaksanaan pemungutan suara yang rencanannya akan dilaksanakan hari ini harus diawasi dengan baik, jangan sampai ada sabotase yang akan dilakukan oleh pihak lain.
“Kotak suara harus dijaga, jangan sampai permainan di dalam,” ujarnya.
Selian Benhur, sejumlah warga yang siap untuk memberikan hak suaranya juga menyampaikan protes. Contohnya warga di Kampung Koya Koso, Distrik Abepura yang menunggu hingga hingga pukul 13.00 WIT, namun logistik tak kunjung tiba di TPS.
Berita Terkait
-
Surat Suara Pilpres Tak Ada di Kotak yang Disegel KPU, Petugas KPPS Bingung
-
Wakil Wali Kota Solo Akan Berikan Kambing untuk TPS yang Penuhi Kriteria
-
Gubernur Papua Batal Nyoblos karena Logistik Pemilu Belum Sampai
-
63 Tahanan Koruptor Nyoblos di KPK, Awak Media Diberikan Jarak 5 Meter
-
Dijaga TNI - Polri, Walkot Jayapura Minta Warga Tak Takut Datang ke TPS
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina