Suara.com - Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano akan melayangkan protes keras kepada KPU setempat. Benhur bahkan berencana mengajukan gugatan terkait tak dilaksanakannya pemilu pada Distrik Abepura dan Jayapura Selatan, Rabu (17/4/2019).
Benhur mengatakan, KPU harus bertanggung jawab terkait masalah ini. Apalagi Pemkot setempat telah mengeluarkan dana hibah Rp 6,5 miliar untuk penyelenggaraan pemilu 2019.
“Kesiapan pengamanan hingga pelepasan logistik kita lakukan dan semua dikatakan siap untuk dilakukan. Saya minta KPU bertanggung jawab,” kata Benhur saat meninjau salah satu TPS di Distrik Muara Tami, Rabu (17/4/2019) kemarin.
Ia kemudian meminta pelaksanaan pemungutan suara yang rencanannya akan dilaksanakan hari ini harus diawasi dengan baik, jangan sampai ada sabotase yang akan dilakukan oleh pihak lain.
“Kotak suara harus dijaga, jangan sampai ada permainan di dalam,” ujarnya.
Selian Benhur, sejumlah warga yang siap untuk memberikan hak suaranya juga menyampaikan protes. Contohnya warga di Kampung Koya Koso, Distrik Abepura yang menunggu hingga hingga pukul 13.00 WIT, namun logistik tak kunjung tiba di TPS.
Pelaksana Tugas Kepala kampung Koya Kosso, Gidion Wasai menyebutkan masyarakat marah, karena tak ada jawaban pasti dari penyelenggara pemilu.
Mendengar langsung keluhan warga, Benhur meminta KPU harus mempertanggungjawabkan hal ini.
“Saya minta warga laporkan dan tuntut mereka (KPU) karena ini di Kota Jayapura, bukan di pedalamaan yang mengalami kendala,” ujar Benhur.
Baca Juga: Kurang Tidur Siapkan TPS Pemilu 2019, Ketua KPPS di Bogor Meninggal Dunia
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano akan melayangkan protes keras kepada KPU setempat. Benhur bahkan berencana mengajukan gugatan terkait tak dilaksanakannya pemilu pada Distrik Abepura dan Jayapura Selatan, Rabu (17/4/2019).
Benhur mengatakan, KPU harus bertanggung jawab terkait masalah ini. Apalagi Pemkot setempat telah mengeluarkan dana hibah Rp 6,5 miliar untuk penyelenggaraan pemilu.
“Kesiapan pengamanan hingga pelepasan logistik kita lakukan dan semua dikatakan siap untuk dilakukan. Saya minta KPU bertanggung jawab,” kata Benhur saat meninjau salah satu TPS di Distrik Muara Tami, Rabu (17/4/2019) kemarin.
Ia kemudian meminta pelaksanaan pemungutan suara yang rencanannya akan dilaksanakan hari ini harus diawasi dengan baik, jangan sampai ada sabotase yang akan dilakukan oleh pihak lain.
“Kotak suara harus dijaga, jangan sampai permainan di dalam,” ujarnya.
Selian Benhur, sejumlah warga yang siap untuk memberikan hak suaranya juga menyampaikan protes. Contohnya warga di Kampung Koya Koso, Distrik Abepura yang menunggu hingga hingga pukul 13.00 WIT, namun logistik tak kunjung tiba di TPS.
Berita Terkait
-
Surat Suara Pilpres Tak Ada di Kotak yang Disegel KPU, Petugas KPPS Bingung
-
Wakil Wali Kota Solo Akan Berikan Kambing untuk TPS yang Penuhi Kriteria
-
Gubernur Papua Batal Nyoblos karena Logistik Pemilu Belum Sampai
-
63 Tahanan Koruptor Nyoblos di KPK, Awak Media Diberikan Jarak 5 Meter
-
Dijaga TNI - Polri, Walkot Jayapura Minta Warga Tak Takut Datang ke TPS
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?