Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Subdit Pengendalian Konten Internet berhasil mengidentifikasi 17 hoaks alias berita palsu yang beredar di media sosial dalam beberapa pekan terakhir.
Dari 17 kabar hoaks yang teridentifikasi, mayoritas tema yang diambil masih berkisar seputar politik, terutama perihal pengitungan suara KPU dan berita miring terkait dua kandidat presiden RI.
Contohnya, telah beredar sebuah postingan pada tanggal 23 April 2019 dengan keterangan bahwa hasil perolehan di KPU pusat sudah mencapai 75% sehingga sudah jelas siapa yang menjadi presiden tahun 2019-2024.
Namun pada faktanya, Pemilu saat ini masih dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara real count dan manual periode waktu 18 April 2019-22 Mei 2019.
Selain itu, ada pula postingan yang menginformasikan bahwa presiden Joko Widodo dan Dirut PLN Sofyan Basir yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Kenyataannya, hal tersebut tidak benar karena yang menjadi tersangka hanyalah Dirut PLN Sofyan Basir saja.
Pada postingan di Facebook lainnya, beredar sebuah video yang memperlihatkan Megawati Soekarnoputri sedang melakukan konferensi pers.
Dalam video tersebut ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini memberikan ucapan terima kasih kepada rakyat yang telah memberikan dukungannya kepada Prabowo. Beliau juga berharap Prabowo dapat meneruskan tugasnya sebagai presiden Republik Indonesia.
Faktanya, informasi itu tidak benar. Video tersebut telah disunting seolah-olah Megawati benar memberikan dukungan kepada Prabowo.
Sebenarnya dalam video asli, Megawati memberikan ucapan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas dukungannya kepada Jokowi dan berharap bisa meneruskan tugasnya sebagai presiden Republik Indonesia.
Oleh karena itu, Kominfo mengimbau warganet yang menerima informasi elektronik yang patut diduga diragukan kebenarannya dapat menyampaikan kepada kanal pengaduan konten melalui email: aduankonten@kominfo.go.id atau akun twitter @aduankonten.
Berita Terkait
-
Dewa Gede Adiputra Geram, Ambil Langkah Hukum Soal Hoaks yang Seret Nama Maharani Kemala
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?
-
Headline, Hoaks, dan Pengalihan Isu: Potret Demokrasi tanpa Literasi
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO