Suara.com - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku tidak menyoal Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin yang mangkir dari pemanggilan KPK pada Rabu (24/4/2019) lalu.
Basaria mengatakan, sejatinya Lukman dipanggil untuk dimintai klarifikasi soal aliran dana terhadap dirinya dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag yang menyeret eks Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Rommy sebagai tersangka.
"Ya memang tujuannya untuk itu. Tapi kalau yang bersangkutan mungkin masih sibuk kita harus memaklumi suasana sekarang ini," kata Basaria di Gedung KPK C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).
Basaria menyimpulkan bahwa pasca pelaksanaan Pemilu 2019 suasana sibuk masih melanda para pejabat tinggi negara. Terlebih juga pada Lukman yang notabenennya merupakan kader dan politisi PPP.
"Suasana ya tahu ya kondisi sekarang ini setelah habis Pemilu masih ada. Sudah barang tentu, apalagi yang bersangkutan (Lukman Hakim) dari partai. Saya kurang tahu ya tapi sudah di-reschedule," ujar Basaria.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan alasan Lukman tak hadir karena politikus PPP itu sedang ada kegiatan di Bandung, Jawa Barat. Penyidik KPK juga telah menerima surat permintaan penjadwalan ulang terkait pemanggilan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin.
"Tadi, ada staf Menteri Agama RI yang datang menyampaikan surat untuk Penyidik. Prinsipnya, surat tersebut meminta izin tidak dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada kegiatan di Bandung," kata Febri di Gedung KPK, Rabu (24/4/2019).
Febri mengatakan penyidik KPK akan menentukan penjadwalan ulang. Meski demikian, hingga saat ini Febri belum mengetahui kapan rencana kembali melakukan pemanggilan terhadap Lukman.
"KPK akan menjadwalkan ulang rencana pemeriksaan (Lukman Hakim) sebagai saksi untuk tersangka RMY (Romahurmuziy)," ujar Febri.
Baca Juga: Ibu Imas Tewas Terseret Banjir Jakarta saat Bersihkan Sampah Kali Ciliwung
Berita Terkait
-
Temui Pimpinan KPK, Tim Gabungan Polri Berikan Laporan Kasus Novel Baswedan
-
Dirut PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka, Diduga Terima Suap dari Pengusaha
-
Sebanyak 63 Koruptor di KPK Bakal Mencoblos di TPS 12
-
Fasilitasi Tahanan Mencoblos, KPK: Selama Hak Politiknya Belum Dicabut
-
KPK Bantah Prabowo: Kekurangan Rp 2.000 Triliun Bukan Kebocoran
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru