Suara.com - Meski pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019, telah berlalu. Namun, masih banyak persoalan terkait dugaan kecurangan surat suara maupun jatuhnya korban jiwa bagi para petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 230 orang.
Politikus PAN M Yasin Kara mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian yang meninggalnya para petugas penghitungan suara dalam pesta demokrasi tersebut.
Menurut Kara, perlu ada perubahan total kepada KPU agar kejadian tersebut tak sampai terulang.
"Untuk pemilu 2019 ini rusak. Sampai harus ada 230 orang meninggal. Kalau kita harus berubah mbok ya dikaji dulu secara objektif aturan-aturannya. Bahwa, jangan sampai bangsa ini tertinggal dari waktu ke waktu," kata Yasin dalam diskusi bertemakan "Setelah Pemilu Serentak" di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
Hal sama disampaikan, mantan Komisioner KPU, Ferry Kurnia memberikan masukan agar ke depannya, KPU dapat lebih efisien dengan memberikan tugas kepada petugas KPPS untuk memfoto formulir C1 Plano dan langsung dikirimkan ke server KPU.
"Ini untuk kedepannya harus betul-betul efisien. Saya usulkan ada mekanisme sangat mudah untuk proses rekap. Jadi, setelah penghitungan suara maka petugas KPPS itu memfoto C1 plano dan langsung mengirim masuk datanya ke server KPU sehingga tidak diperlukan lagi ada rekap di PPK kabupaten provinsi itu akan memotong waktu dan efisien," ujar Ferry
Menurut Ferry, untuk pemilu serentak 2019 saat ini pun, jangan pula langsung menyalahkan KPU, bila ada kasus - kasus di lapangan. Namun, dicermati dan dikaji terlebih dahulu bila ada kasus yang terjadi di lapangan.
"Seperti sekarang saja tidak boleh dipukul rata KPU curang. Tidak boleh. Tapi kasusnya di mana. Ini juga harus dibuka seluas-luasnya. Ini lah yang menjadi poin penting. Selain bagaimana desain pemilu ke depan," tutup Ferry.
Baca Juga: Tambah Lagi, Satu Anggota KPPS di Surakarta Meninggal Setelah Dirawat
Berita Terkait
-
KPU Gagal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional Hari Ini
-
Mahfud MD Terlibat Twitwar Sengit dengan Rizal Ramli dan Said Didu
-
Ratusan Petugas KPPS Meninggal, LIPI Usul Pemilu 2024 Pakai e-Voting
-
Ketimbang e-Voting, KPU Lebih Pilih e-Counting
-
Wali Kota Bogor Desak Lakukan Evaluasi Sistem Pemilu Serentak
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Strategi Mitsubishi Fuso Perkuat Hubungan Konsumen dan Edukasi Perawatan Mesin B50 di GIIAS 2026
-
Solusi Dana PIP Tidak Cair, Ini Informasi Resmi dari Kemendikdasmen
-
OJK Jatuhkan Sanksi Rp91,09 Miliar kepada 104 Pihak di Pasar Modal
-
Ulasan Agent Kim Reactivated: Saat Mantan Agen Rahasia Kembali demi Menyelamatkan Anaknya
-
Isuzu D-Max Tampil Lebih Tangguh dengan Mesin Baru dan Teknologi 4x4 di GIIAS 2026
-
Selamatkan Uang Pajak Rakyat! Prabowo Didesak Segera Pisahkan Dana MBG dari Anggaran Pendidikan
-
IHSG Menguat ke 6.400? Cek Saham-saham Bluechip yang Diserok Asing Ini
-
Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun
-
BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas
-
Polusi Kendaraan Renggut Satu Nyawa Setiap 12 Menit di Indonesia, Studi Soroti Dampak Seriusnya