- Politikus Gerindra, Andre Rosiade, mendatangi Bareskrim Polri pada Senin (12/1/2025) untuk koordinasi penindakan tambang ilegal.
- Aksi ini dipicu oleh praktik pertambangan ilegal yang meluas di berbagai wilayah Sumatera Barat, termasuk kasus Nenek Saudah.
- Andre Rosiade mendesak penangkapan aktor intelektual di balik tambang ilegal serta penegakan hukum tegas di daerah.
Suara.com - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengambil langkah tegas guna memberantas praktik pertambangan ilegal yang kian meresahkan di Sumatera Barat.
Anggota DPR RI ini mendatangi Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Senin (12/1/2025), untuk berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian.
"Pagi ini saya datang ke Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) untuk soal kasus penambangan ilegal yang ada di Sumatera Barat," tegas Andre di lokasi.
Menurut Andre, praktik lancung ini bukan lagi hal baru, melainkan sudah menjadi rahasia umum yang menghantui berbagai wilayah di Sumbar. Ia menyebut aktivitas ilegal tersebut tersebar di aliran sungai hingga kabupaten-kabupaten kunci.
"Masyarakat luas sangat tahu bahwa tambang-tambang ilegal di sungai-sungai, di Pasaman, Pasaman Barat, di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, itu ada," ucapnya.
Tragedi Nenek Saudah Jadi Puncak Gunung Es
Langkah Andre ini dipicu oleh dugaan adanya kekuatan besar di balik layar. Ia menyoroti kasus pilu Nenek Saudah, seorang lansia yang diduga menjadi korban penganiayaan hanya karena berani menolak tambang emas ilegal di Pasaman.
Bagi Andre, kasus Nenek Saudah hanyalah puncak gunung es dari karut-marut pertambangan ilegal yang selama ini tersembunyi.
Ia pun mendesak Dittipidter Bareskrim Polri untuk menyisir hingga ke akar-akarnya dan menangkap para aktor intelektual di baliknya.
Baca Juga: Sikat 21 Situs Judi Online Internasional, Bareskrim Sita Rp59 Miliar dan Ringkus 5 Tersangka
Tak hanya di tingkat pusat, legislator asal Sumbar ini juga mengirim pesan keras kepada aparat penegak hukum di daerah, khususnya jajaran Polres, agar tidak main mata dan berani menindak tegas.
"Kita tidak ingin orang-orang yang selama ini berlindung dan kebal, para penambang liar, ini selamat. Untuk itu, saya datang agar ada penegakan hukum yang konkret dan terukur dan jelas. Para pelaku penambang liar dan ilegal di Sumatera Barat segera ditangkap," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?