Agar Lebih Murah, Ibu Kota Baru Harus Dibangun di Indonesia Timur

Suara.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menanggapi wacana perpindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Menurutnya Ibu Kota harus dipindah ke Indonesia bagian timur.

Trubus mengatakan lokasi yang paling potensial sebagai Ibu Kota baru Indonesia terletak di wilayah Indonesia timur karena harga ganti rugi tanah untuk membangun pusat pemerintahan akan lebih murah ketimbang di Sumatera atau Kalimantan.

"Sudah tidak memungkinkan (di Pulau Jawa) disamping pembiayaan terlalu besar karena ganti rugi tanah terlalu besar kemudian potensi konflik tinggi kalau di jawa tapi kalau di indonesia timur itu KTI (Kawasan Timur Indonesia) nggak," kata Trubus saat dihubungi, Selasa (30/4/2019).

Selain itu pemindahan Ibu Kota ke wilayah timur Indonesia juga akan mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Tidak terpusat di pulau Jawa saja.

"Kalau misalnya di luar Jawa itu artinya memberi peluang kepada luar Jawa untuk karena ini kan bicaranya bicara kedepan cita-cita kita kan Indonesia emas 2045 jadi dengan memindahkan itu saya kira sangat mendukung," ucap Trubus.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim belum tahu kota yang menjadi Ibu Kota Indonesia yang baru. Basuki menyatakan belum mengetahui lokasi yang akan dipilih sebagai Ibu Kota baru untuk menggantikan DKI Jakarta.

Menurut Basuki, wacana itu baru keluar pada Senin (29/4/2019) kemarin saat sidang kabinet pertama terkait pemindahan Ibu Kota. Namun yang pasti ujar dia, untuk pemindahan tersebut pasti membutuhkan perencanaan yang sangat masif.

Sementara, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.

Luas lahan 40.000 hektare dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri atas seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.

Baca Juga: Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia Masih Misterius, Belum Tentu di Palangkaraya