Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta maaf terkait pemahamannya soal 'garis keras' mendapat pemikiran yang berbeda dari pihak lain. Mahfud memutuskan untuk tidak memperpanjang soal polemik garis keras yang sempat menyinggung kubu Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Di dalam term ilmu istilah hard liner diartikan, "sikap kokoh, tidak mau berkompromi dengan pandangan yang dianggapnya tidak sejalan dengan prinsipnya". Itu tertulis diliteratur-literatur," kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd pada Rabu (1/4/2019).
"Tapi bagi yang beda paham saya minta maaf. Maksud saya mengajak rekonsiliasi, bersatu, kok malah berpecah. Itu tidak bagus," sambungnya.
Pernyataan Mahfud sempat membuat kubu Prabowo - Sandiaga meradang karena menyebutkan kalau paslon tersebut unggul di sejumlah daerah yang dihuni oleh umat beragama garis keras.
Melihat tanggapan masyarakat terkait ucapannya yang malah berbuntut panjang, Mahfud pun memutuskan untuk meminta maaf.
Mahfud juga memutuskan untuk tidak lagi membahas soal 'garis keras' karena kekhawatirannya isu tersebut akan semakin liar. Ia memilih untuk fokus kepada proses Pemilu 2019 yang belum mencapai keputusan akhir.
"Daripada saya dituding "mau membelokkan isu" dari kecurangan pemilu maka saya takkan memperpanjang polemik," ujarnya.
"Mari kita kawal saja bersama-sama proses pemilu ini karena jalannya masih panjang. Semua harus mendapat keadilan sesuai tuntutan demokrasi. Demokrasi harus selalu diimbangi hukum (nomokrasi)," Mahfud menambahkan.
Sebelumnya Mahfud MD menyebutkan ada 4 provinsi yang disebut sebagai provinsi garis keras. Di Provinsi yang dimaksud Mahfud Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno memiliki suara terbanyak di Pilpres 2019.
Baca Juga: Selain Prabowo, Rizal Ramli Akan Berorasi Saat Aksi Buruh KSPI di Senayan
Provinsi-provinsi itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Selatan.
"Kalau dilihat kemenangannya di provinsi yang agak panas Pak Jokowi kalah, dan itu diidentifikasi kemenangan pak Prabowo dulunya di anggap sebagai provinsi garis keras yah dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Sumbar, Aceh dan sebagainya, Sulsel juga," ujar Mahfud MD dalam sebuah rekaman wawancara dengan sebuah stasiun TV.
"Sehingga rekonsiliasi ini penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu. Karena bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini akan maju kalau bersatu," Mahfud MD menambahkan.
Berita Terkait
-
Saling Tunjuk, Debat Sengit Fadli Zon vs Mahfud MD soal 'Islam Garis Keras'
-
Jubir Demokrat Kecewa, Minta Mahfud MD Kembali Belajar Sejarah Islam
-
Narasi 'Garis Keras' Dinilai buat Kejar Jabatan, Ini Jawaban Mahfud MD
-
Sambil Tunjuk-tunjuk, Mahfud MD: Saya Juga Garis Keras, Tau Ndak?
-
Mahfud MD Dianggap Buat Gaduh, Jubir Demokrat: Katanya Mengerti Pancasila
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
Terkini
-
Bukan Cuma Sony Sonjaya, Kejagung juga Periksa 6 Saksi Dugaan Korupsi MBG
-
Kemnaker Hubungi 100 Lulusan Difabel Satu per Satu untuk Ikut Program Magang Nasional
-
'Kami Memanusiakan Mereka', Janji Setneg Jamin Nasib Eks Karyawan Hotel Sultan Usai Diekseskui
-
DPRD DKI Dorong Penuntasan Program Penanganan RW Kumuh
-
KPK dan OJK Sepakat Tangani Bersama Kasus Korupsi di Sektor Keuangan
-
Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Pemerintah Janjikan Perlindungan bagi Karyawan
-
DPRD DKI Dukung Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kebijakan Pembangunan
-
Pembangunan 93 Sekolah Rakyat Permanen Hampir Tuntas, Gus Ipul Soroti Pentingnya Dukungan Pemda
-
PKB Singgung Sikap PDIP soal Aksi Tolak MBG: Jangan Bilang A, yang Dikerjakan B
-
Kemensos-PKP Terjun ke Pasuruan untuk Cek Rumah Orangtua Siswa Sekolah Rakyat Tak Layak Huni