Suara.com - Pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD soal 'provinsi garis keras' masih diperdebatkan. Ia pun menyampaikan klarifikasinya dalam program Kabar Petang, yang ditayangkan di kanal YouTube tvOneNews, Senin (29/4/2019).
"Dengan pernyataan Prof di salah satu stasiun televisi swasta waktu itu, ada yang mengatakan Prof ingin memberikan labelisasi terhadap pihak tertentu yang arah politiknya, yang kecenderungan politiknya, bertolak belakang dengan petahana. Bagaimana Prof menjawab soal ini Prof?" tanya presenter.
Mahfud MD lalu menjawab dengan memberi penjelasan tentang rekonsiliasi terlebih dahulu. Ia juga menjabarkan kembali tentang hasil quick count, yang dimenangkan oleh paslon 01 Jokowi-Maruf.
"Begini ya, wawancara itu kalau agak maju sedikit dari potongan tadi, maju lima detik saja, di situ ada kata, pertanyaan, 'Pak bagaimana sekarang kalau kita melakukan rekonsiliasi?' Maka saya jawab, 'Ini tujuannya rekonsiliasi.' Sekarang rekonsiliasi kan belum ada hasil pemilunya, tapi kita berpedoman sementara pada hasil situng, hasil quick count," jawab Mahfud MD.
"Kalau berdasarkan hasil quick count saya sendiri meyakini sudah selesai. Artinya, kemenangan itu sudah selesai secara quick count meskipun secara hukum belum resmi, dan itu sulit dibalik," tambahnya.
Kemudian ia melanjutkan, meski menurut hitung cepat Jokowi menang, rekonsiliasi tetap diperlukan lantaran menurutnya Jokowi menang di sejumlah 'provinsi garis keras'. Mahfud MD menilai, rekonsiliasi itu dibutuhkan untuk menghindari perpecahan berlatar belakang agama.
"Berdasarkan keyakinan itu maka saya mengatakan Pak Jokowi menang, tetapi supaya diingat harus rekonsiliasi, kenapa? Karena sebaran kemenangan Pak Jokowi itu ternyata di tempat-tempat yang kita kenal tidak terlalu panas secara agamis, maka saya katakan, Pak Jokowi harus melihat bahwa Pak Prabowo itu menang di tempat-tempat yang dulunya, dulunya, itu menjadi daerah panas untuk keagamaan," katanya.
"Daerah yang garis keras dalam agama. Oleh sebab itu mereka harus dirangkul. Dirangkul dalam rangka apa? Bersatu. Agar tidak terjadi pembelahan berdasar agama," tambahnya, yang disahut presenter, "Baik."
"Apa salahnya ini? Enggak ada salahnya. Entar dulu, biar anu, baru Anda tanya nanti," ucap Mahfud MD, meminta agar waktunya untuk menjelaskan tak dipotong.
Baca Juga: Mahfud MD Dianggap Buat Gaduh, Jubir Demokrat: Katanya Mengerti Pancasila
Guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini juga menyebutkan, dirinya dianggap radikal dan didesak di media sosial untuk meminta maaf.
Mahfud MD pun mengklarifikasi maksudnya tentang garis keras. Ia menjelaskan, garis keras tidak bermakna negatif. Bahkan dirinya sendiri mengaku sebagai orang yang berada pada garis keras.
"Saya katakan garis keras, tapi di media sosial itu saya dibilang radikal. Bahwa di Aceh, di Sulawesi, di mana itu, radikal, ekstrem, enggak ada. Coba tadi Anda lihat? Enggak ada. Garis keras itu bagus, saya juga garis keras, tau ndak?" tegasnya. "Garis keras itu, sudah saya jelaskan, garis keras itu artinya artinya fanatik dan kesetiaan yang tinggi, tapi tidak radikal. Saya bilang Madura juga itu garis keras, bagus. Garis keras itu adalah orang yang punya prinsip, tidak mau didikte."
Itu di dalam term politiknya kan ada dalam ilmu politik, beda dengan radikal. Terus saya dikatain, 'Pak Mahfud bilang garis keras, harus minta maaf.' Lo saya memuji atas prinsip Anda semua, seperti saya punya garis keras di bidang hukum, tapi di bidang politik saya garis moderat," lanjut Mahfud MD.
Sebelumnya di Metro Pagi Primetime pada Selasa (23/4/2019), Mahfud MD telah menyatakan bahwa rekonsiliasi sebaiknya segera dilaksanakan agar tidak terjadi perpecahan dari provinsi-provinsi yang memenangkan paslon 02 Prabowo-Sandi, yang menurutnya bergaris keras.
"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi. Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun," katanya. "Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah."
"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras," lanjut Mahfud MD.
"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita. Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Viral Mahfud MD Ungkap Dadan BGN Pantas Dihukum Mati: Potong Tangan Terlalu Ringan
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Mahfud Tegaskan Polisi Tak Bisa Menolak Putusan Praperadilan Kasus Andrie Yunus
-
'Pengadilan Jadi Dagelan', Kritik Keras Mahfud MD di 28 Tahun Reformasi
-
Mahfud MD Ungkap Isi Obrolan dengan Jokowi di Kondangan Soimah: Gak Ada Bahas Politik
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW