Suara.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengajak kubu pasangan 01 Jokowi - Ma'ruf Amin untuk sama-sama membentuk tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019.
Ajakan tersebut didasari oleh adanya klaim kecurangan dari masing-masing kubu baik Jokowi maupun Prabowo. Untuk itu, Dahnil menyarankan agar dibentuk tim TPF kecurangan Pemilu 2019 guna mengatasi permasalah tersebut.
Dalam cuitannya di akun Twitter @Dahnilanzar, Dahnil mempertanyakan mengapa kubu 01 justru menolak pembentukam tim TPF kecurangan Pemilu 2019.
"Bila benar ada kecurangan di kedua kubu, kenapa menolak dibentuknya TPF?. Ada baiknya TPF dibentuk untuk mengungkap semua kecurangan yg sudah terjadi sejak proses penyusunan DPT, kampanye, pencoplosan, dan pasca pencoblosan," tulis Dahnil seperti dikutip Suara.com, Jumat (3/5/2019).
Sebelumnya, Juru Bicara TKN Jokowi - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily mempertanyakan tujuan dibentuknya tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Tim tersebut diinisiatori oleh kubu Prabowo - Sandiaga.
Ace tidak sepakat dengan usulan dibentuknya TPF kecurangan Pemilu 2019. Menurutnya sudah ada lembaga penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mengawal pemilu yang demokratis.
"Untuk apa Tim Pencari Fakta (TPF)? kan sudah ada Bawaslu, kan sudah ada Gakkumdu, kan sudah ada DKPP," ujar Ace di Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Pernyataan Ace menanggapi ajakan Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandiaga, Priyo Budi Santoso yang sebelumnya juga menyarankan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019.
Baca Juga: Respons Sayembara Rp 100 Juta, Sandiaga: Pak Jokowi Akui Kecurangan Pemilu
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Jangan Baper, Ini Alasan AHY Temui Jokowi
-
Update Real Count Jumat Pagi, Prabowo Tertinggal 11,44 Juta Suara
-
Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Gondang Besutan Waskita Karya
-
Tiga Menteri Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Jokowi Rombak Jajaran Kabinet
-
Minta Situng KPU Disetop, Bawaslu Kaji Laporan BPN
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi
-
Aplikasi ShopeePay Perkenalkan Kampanye Terbaru Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank dan E-Wallet
-
Kabar Terkini Insiden Stasiun Bekasi Timur: 17 Penumpang Dirawat, KAI Siaga Layanan Trauma Healing
-
Mahfud Tegaskan Gaya Militer Tak Cocok dalam Budaya Polri, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Laga Persija vs Persib Digelar di Samarinda, PT LIB: Bobotoh Tetap Dilarang Hadir!
-
Mahfud Sebut Diskusi Reformasi Polri dengan Prabowo Berlangsung Hangat dan Mengasyikkan
-
Reformasi Polri: Kompolnas Bakal Diperkuat Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekutorial
-
Mahfud MD: KPRP Rekomendasikan Rangkap Jabatan Polri Dibatasi Lewat UU ASN