Suara.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengajak kubu pasangan 01 Jokowi - Ma'ruf Amin untuk sama-sama membentuk tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019.
Ajakan tersebut didasari oleh adanya klaim kecurangan dari masing-masing kubu baik Jokowi maupun Prabowo. Untuk itu, Dahnil menyarankan agar dibentuk tim TPF kecurangan Pemilu 2019 guna mengatasi permasalah tersebut.
Dalam cuitannya di akun Twitter @Dahnilanzar, Dahnil mempertanyakan mengapa kubu 01 justru menolak pembentukam tim TPF kecurangan Pemilu 2019.
"Bila benar ada kecurangan di kedua kubu, kenapa menolak dibentuknya TPF?. Ada baiknya TPF dibentuk untuk mengungkap semua kecurangan yg sudah terjadi sejak proses penyusunan DPT, kampanye, pencoplosan, dan pasca pencoblosan," tulis Dahnil seperti dikutip Suara.com, Jumat (3/5/2019).
Sebelumnya, Juru Bicara TKN Jokowi - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily mempertanyakan tujuan dibentuknya tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Tim tersebut diinisiatori oleh kubu Prabowo - Sandiaga.
Ace tidak sepakat dengan usulan dibentuknya TPF kecurangan Pemilu 2019. Menurutnya sudah ada lembaga penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mengawal pemilu yang demokratis.
"Untuk apa Tim Pencari Fakta (TPF)? kan sudah ada Bawaslu, kan sudah ada Gakkumdu, kan sudah ada DKPP," ujar Ace di Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Pernyataan Ace menanggapi ajakan Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandiaga, Priyo Budi Santoso yang sebelumnya juga menyarankan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019.
Baca Juga: Respons Sayembara Rp 100 Juta, Sandiaga: Pak Jokowi Akui Kecurangan Pemilu
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Jangan Baper, Ini Alasan AHY Temui Jokowi
-
Update Real Count Jumat Pagi, Prabowo Tertinggal 11,44 Juta Suara
-
Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Gondang Besutan Waskita Karya
-
Tiga Menteri Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Jokowi Rombak Jajaran Kabinet
-
Minta Situng KPU Disetop, Bawaslu Kaji Laporan BPN
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
Terkini
-
Ada Siswa Dibully hingga Meninggal, Kepala Sekolah SMPN 19 Tangsel Didesak Mengundurkan Diri
-
Sepekan Pasca-Ledakan, SMAN 72 Jakarta Mulai Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
-
Celoteh Akademisi Soal MK: Penugasan Polisi Aktif ke Luar Instansi Dibolehkan, Kok Bisa?
-
Polda Metro Bentuk 'Polisi Siswa Keamanan', Apa Peran dan Tujuannya?
-
Kaesang Blak-blakan Target PSI di Pemilu 2029: Ini Momentum Pembuktian Kami!
-
Pegawai Bandara Soetta Dalangi Penipuan Lowongan Pilot, Raup Rp1,3 Miliar dari Korban
-
Mahfud MD: Utang Whoosh Wajib Dibayar, tapi Korupsi Harus Tetap Diusut KPK
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Dasco: DPR Kaji Putusan MK soal Anggota Polri Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil
-
Kontroversial! Mahasiswa Diskorsing Usai Rencanakan Diskusi 'Soeharto Bukan Pahlawan' di Kampus