Suara.com - Untuk pertama kalinya Indonesia di daulat memimpin sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar Selasa (7/5/2019) pagi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin langsung sidang debat terbuka dengan tema “Menabur Benih Perdamaian,” terutama untuk terus mendorong peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dalam berbagai misi di seluruh pelosok dunia.
Sidang yang dihadiri delegasi anggota Dewan Keamanan PBB kental diwarnai “diplomasi batik.” Ini dikarenakan sebagian besar anggota yang hadir mengenakan batik dengan beragam corak, warna dan bahan.
Mengutip keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dilansir dari VOA Indonesia menyatakan, “Dipilihnya batik sebagai dress code Sidang Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk penghormatan pada anggota Dewan Keamanan PBB bagi Indonesia yang memegang presidensi Dewan Keamanan PBB untuk bulan Mei 2019.”
Ditambahkan bahwa “berbagai batik yang dikenakan delegasi Dewan Keamanan PBB hari ini merupakan koleksi pribadi mereka masing-masing. Sejumlah delegasi mengoleksi batik tidak hanya dari pemberian delegasi Indonesia di New York, atau ketika mereka menjadi ketua delegasi dalam konferensi di Indonesia, namun juga ada yang membelinya sendiri saat kunjungan ke Indonesia.”
Delegasi dari Amerika, Jerman, Perancis, China, Peru, Pantai Gading dan Republik Dominika adalah sebagian yang mengenakan batik beragam corak, warna dan bahan. Sekjen PBB Antonio Guterres bahkan mengenakan tenun torso berwarna cerah dan menarik perhatian wartawan yang sehari-hari meliput di markas PBB di New York ini.
“Sangat menyenangkan bahwa dalam sidang hari ini cantik dan colorful, karena sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB mengenakan batik, termasuk Sekjen PBB yang mengenakan tenun dari Bali,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan.
Pertemuan ini merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. Dan pemakaian batik diharapkan akan semakin mempopulerkan salah satu warisan budaya dunia yang sudah diakui UNESCO ini.
Berita Terkait
-
Kemlu Protes ke Kedubes Vietnam KRI Tjiptadi 381 Ditabrak
-
Kemenlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Ledakan Bom di Sri Lanka
-
Pencoblosan di LN Dipercepat, Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tetap 17 April
-
Mei Indonesia Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Palestina Jadi Isu Utama
-
Dewan Keamanan PBB Tolak Keputusan Trump Soal Dataran Tinggi Golan
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
Terkini
-
YLBHI: Kekuasan Polri di Ranah Sipil Mirip ABRI Zaman Orde Baru
-
Antisipasi Angin Kencang, Pramono Instruksikan Pangkas Pohon Tua di Jakarta
-
Jenguk Siswa dan Guru Korban Insiden Mobil SPPG, Prabowo: Cepat Sembuh Ya
-
LAZ Al Azhar dan Jaringan Sekolah YPI Gerak Cepat Pulihkan Sumatera Pasca Bencana
-
Masuk Dakwaan, 80 Konten Instagram Ini Jadi Senjata Jaksa Jerat Aktivis Delpedro Marhaen Cs
-
Badan Gizi Nasional Dorong UMKM dan Masyarakat Lokal Jadi Tulang Punggung Program MBG
-
58 Layanan Masyarakat Diusulkan Dicoret dari Keterlibatan Polri, Ada Pembuatan SIM Hingga SKCK
-
Anggota DPR Dorong Satgas Pascabencana Sumatera Bekerja Cepat: Jangan Sekadar Rapat!
-
Jakarta Kebakaran Lagi, 10 Warung di Kalideres Ludes Terbakar
-
Pemprov Aceh Surati PBB Minta Bantuan, Komisi II DPR: Tak Usah Diperdebatkan