Pemprov Aceh Surati PBB Minta Bantuan, Komisi II DPR: Tak Usah Diperdebatkan

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, merespons langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang menyurati lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Meski sebelumnya sempat muncul narasi mengenai kemandirian penanganan bencana tanpa bantuan asing, Dede Yusuf menilai langkah Pemprov Aceh harus dilihat dari kacamata kedaruratan dan kemanusiaan.

Menurutnya, wajar jika pemerintah daerah berupaya mencari akses bantuan seluas-luasnya, terutama ketika menghadapi kendala medan yang berat.

"Dalam kondisi bencana, siapapun boleh meminta bantuan dr siapa saja. Namun Kondisi medan yang sulit membuat bantuan susah tembus. Artinya Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan darimana saja,” ujar Dede Yusuf saat dihubungi, Selasa (16/12/2025).

Ia menegaskan, inisiatif tersebut semata-mata bertujuan untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa. Ia juga memastikan bahwa pemerintah pusat tidak lepas tangan dan terus bekerja keras menangani situasi di lapangan.

"Jadi kita harus melihatnya sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak. Kita yakinkan juga bahwapemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar isu permintaan bantuan asing ini tidak dijadikan polemik politik. Ia menekankan bahwa keselamatan nyawa manusia harus berada di atas segala perdebatan.

"Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan,” pungkasnya.

Baca Juga: Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan