Suara.com - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons meninggalnya 440 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Karena itu, FISIPOL UGM bakal menyelenggarakan riset lintas disiplin ilmu untuk membahas hal tersebut.
Bertempat di Ruang Sidang Dekanat FISIPOL UGM, sejumlah perwakilan dari FISIPOL, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK), dan Fakultas Psikologi UGM bersepakat membentuk Kelompok Kerja Kajian Mortalitas Petugas Pemilu 2019.
“Kami mengundang rekan-rekan sejawat dari FKKMK dan Psikologi karena kami menganggap riset ini memerlukan keahlian lintas disiplin. Dengan begitu, riset ini dapat memperkuat rekomendasi perbaikan sistem pemilu di lingkup nasional secara komprehensif, dan mencegah terulangnya kejadian yang sama,” ujar Wakil Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas’udi, dalam siaran pers yang diterima SUARA.com, Rabu (8/5/2019).
Fokus riset tersebut adalah mengidentifikasi faktor risiko mana yang paling menyebabkan kesakitan dan kematian petugas pemilu dengan memperhatikan sebaran kematian dan situasi sosial-politik lokal.
Pada tahap review, riset tersebut akan mengkaji sistem penugasan dan pelaksanaan tugas para anggota kesehatan, termasuk pengetatan atas syarat keterangan sehat yang selama ini seolah hanya jadi syarat administratif.
TPS di mana kasus-kasus itu terjadi akan dipetakan dari segi geografis maupun sosial-politik. “Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui faktor risiko yang paling menonjol di sana,” ujar Dr. Abdul Gaffar Karim, Dosen FISIPOL yang tergabung dalam tim riset.
Sementara itu, audit medik akan dilakukan terhadap kasus-kasus kesakitan dan kematian para petugas pemilu 2019.
Rekomendasi kebijakan berdasarkan riset tersebut akan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan untuk kemungkinannya bisa diujicoba dalam Pilkada 2020.
Harapannya hasil uji coba tersebut dapat digunakan untuk memperkuat rekomendasi perbaikan sistem pemilu di lingkup nasional.
Baca Juga: Rekapitulasi KPU Jatim: Jokowi Unggul di 21 Dari 23 Kabupaten/Kota
“Serangkaian kejadian sakit dan kematian petugas pemilu 2019 itu perlu kita lihat sebagai sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yang memerlukan perhatian khusus. Ke depannya, kami berharap dapat melakukan riset yang mendalam, lintas disiplin, melibatkan universitas-universitas di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menunjukkan angka kejadian cukup tinggi,” pungkas Wawan.
Sekadar informasi, data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 4 Mei 2019 menyebutkan bahwa jumlah petugas pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara, petugas yang sakit mencapai 3.788 orang.
Berita Terkait
- 
            
              Hujan Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPR soal Ratusan KPPS Meninggal
 - 
            
              Jejak Digital Dokter Ani Hasibuan yang Sebut Tak Ikut Kubu Politik Manapun
 - 
            
              Dipotong Adian Napitupulu, Rocky Gerung Sampai Bilang 'Sabar Tuan Besar'
 - 
            
              Tuding Dokter Sebut Kerja KPPS 'Nyatet-nyatet', Adian Napitupulu Naik Pitam
 - 
            
              Seruan Dari Bulaksumur, Ingatkan Elit Tak Perkeruh Suasana Pascapemilu
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 - 
            
              Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
 
Terkini
- 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
 - 
            
              Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!