Suara.com - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons meninggalnya 440 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Karena itu, FISIPOL UGM bakal menyelenggarakan riset lintas disiplin ilmu untuk membahas hal tersebut.
Bertempat di Ruang Sidang Dekanat FISIPOL UGM, sejumlah perwakilan dari FISIPOL, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK), dan Fakultas Psikologi UGM bersepakat membentuk Kelompok Kerja Kajian Mortalitas Petugas Pemilu 2019.
“Kami mengundang rekan-rekan sejawat dari FKKMK dan Psikologi karena kami menganggap riset ini memerlukan keahlian lintas disiplin. Dengan begitu, riset ini dapat memperkuat rekomendasi perbaikan sistem pemilu di lingkup nasional secara komprehensif, dan mencegah terulangnya kejadian yang sama,” ujar Wakil Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas’udi, dalam siaran pers yang diterima SUARA.com, Rabu (8/5/2019).
Fokus riset tersebut adalah mengidentifikasi faktor risiko mana yang paling menyebabkan kesakitan dan kematian petugas pemilu dengan memperhatikan sebaran kematian dan situasi sosial-politik lokal.
Pada tahap review, riset tersebut akan mengkaji sistem penugasan dan pelaksanaan tugas para anggota kesehatan, termasuk pengetatan atas syarat keterangan sehat yang selama ini seolah hanya jadi syarat administratif.
TPS di mana kasus-kasus itu terjadi akan dipetakan dari segi geografis maupun sosial-politik. “Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui faktor risiko yang paling menonjol di sana,” ujar Dr. Abdul Gaffar Karim, Dosen FISIPOL yang tergabung dalam tim riset.
Sementara itu, audit medik akan dilakukan terhadap kasus-kasus kesakitan dan kematian para petugas pemilu 2019.
Rekomendasi kebijakan berdasarkan riset tersebut akan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan untuk kemungkinannya bisa diujicoba dalam Pilkada 2020.
Harapannya hasil uji coba tersebut dapat digunakan untuk memperkuat rekomendasi perbaikan sistem pemilu di lingkup nasional.
Baca Juga: Rekapitulasi KPU Jatim: Jokowi Unggul di 21 Dari 23 Kabupaten/Kota
“Serangkaian kejadian sakit dan kematian petugas pemilu 2019 itu perlu kita lihat sebagai sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yang memerlukan perhatian khusus. Ke depannya, kami berharap dapat melakukan riset yang mendalam, lintas disiplin, melibatkan universitas-universitas di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang menunjukkan angka kejadian cukup tinggi,” pungkas Wawan.
Sekadar informasi, data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 4 Mei 2019 menyebutkan bahwa jumlah petugas pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara, petugas yang sakit mencapai 3.788 orang.
Berita Terkait
-
Hujan Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPR soal Ratusan KPPS Meninggal
-
Jejak Digital Dokter Ani Hasibuan yang Sebut Tak Ikut Kubu Politik Manapun
-
Dipotong Adian Napitupulu, Rocky Gerung Sampai Bilang 'Sabar Tuan Besar'
-
Tuding Dokter Sebut Kerja KPPS 'Nyatet-nyatet', Adian Napitupulu Naik Pitam
-
Seruan Dari Bulaksumur, Ingatkan Elit Tak Perkeruh Suasana Pascapemilu
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera