Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mencari tindakan hukum untuk menindaklanjuti sifat tidak kooperatif PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) terkait pembahasan swastanisasi air. Mereka meminta rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anies menilai sikap PT Palyja yang tidak pernah menghadiri rapat pembahasan swastanisasi air antara Pemprov DKI, PT Aetra Jakarta, dan PD PAM Jaya.
"Karena ini semua tidak lebih tidak bukan untuk Jakarta punya akses air bersih, dan kalau terhambat perusahaan swasta seperti ini, ya ini masalah," kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).
Dia menambahkan agenda pertemuan antara Tim Tata Kelola Air Jakarta dengan KPK yang digelar hari ini juga mencari ruang hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini.
"Nah kami konsultasi sama KPK, Insyaallah bisa ada ruang-ruang hukum yang bisa dipakai untuk menjalankan ini," tegasnya.
Sementara itu, Dirut PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menyampaikan keputusan untuk menandatangani HoA terkait pemutusan swastanisasi air masih terhambat kepentingan bisnis masing-masing. Pihak Palyja hingga kini belum mau melakukan penandatanganan tersebut.
"Ya namanya proses bisnis to bisnis jadi ada kepentingan masing masing," kata Bambang saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Selasa (30/4/2019) lalu.
Untuk diketahui, hingga saat ini proses pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta ke Pemprov DKI sedang berusaha mencapai Head of Agreement (HoA) dari PT Palyja yang belum juga setuju melepas pengelolaan air ke Pemprov DKI.
Sementara, Pemprov DKI sudah mencapai kesepakatan HoA dengan PT Aetra yang disepakati oleh Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo dan Direktur Utama Aetra Edy Hari Sasono, Jumat (12/4/2019) lalu.
Baca Juga: BPN Prabowo Klaim Tak Ikut Rencanakan People Power
Desakan untuk memutus keterlibatan swasta dalam pengelolaan air di Jakarta awaslnya datang dari Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).
Berita Terkait
-
Anies Bagikan Ribuan Kartu ATM Kader Dasa Wisma, Cair 3 Bulan Sekali
-
Anies Kesal dengan Palyja Tak Beritikad Baik Diambil Alih Pengelolaan Air
-
Anies Kirim Anak Buah ke KPK, Ada Apa?
-
Anies Klaim Harga Kebutuhan Pokok Stabil Jelang Puasa, Ini Data Sebenarnya
-
Alasan Anies Manut Keputusan Jokowi Pindahkan Ibu Kota di Luar Jawa
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat
-
Dukung Liga Akar Rumput, Kadispora DKI Intruksikan Sudin Fasilitasi Talenta Sepak Bola Jalanan
-
Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?
-
Dugaan Intimidasi Dokter Icha Dilakukan 3-4 Orang, Hasil Investigasi Diserahkan ke Polisi
-
Kemenkes Soroti Lemahnya Sistem Perlindungan Nakes usai Dugaan Intimidasi dr. Icha
-
Tarif Transjakarta Diusul Rp 5.000, Transjabodetabek Rp 10.000
-
Bukan yang Pertama! Polisi Duga Ada Korban Penyekapan Lain di Percetakan Senen
-
Dicap 'Lembek' Kritik Pemerintah, Said Didu: Saya Bukan Terwo!
-
Usai Minta Maaf, Om Zein Diminta Komnas Perempuan Perbaiki Cara Pandang soal Perempuan
-
Dulu Kontraktor Kini 'Gelandangan', Kisah Jafar Ali Setahun Bertahan di Trotoar Depan UNHCR