Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mencari tindakan hukum untuk menindaklanjuti sifat tidak kooperatif PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) terkait pembahasan swastanisasi air. Mereka meminta rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anies menilai sikap PT Palyja yang tidak pernah menghadiri rapat pembahasan swastanisasi air antara Pemprov DKI, PT Aetra Jakarta, dan PD PAM Jaya.
"Karena ini semua tidak lebih tidak bukan untuk Jakarta punya akses air bersih, dan kalau terhambat perusahaan swasta seperti ini, ya ini masalah," kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).
Dia menambahkan agenda pertemuan antara Tim Tata Kelola Air Jakarta dengan KPK yang digelar hari ini juga mencari ruang hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini.
"Nah kami konsultasi sama KPK, Insyaallah bisa ada ruang-ruang hukum yang bisa dipakai untuk menjalankan ini," tegasnya.
Sementara itu, Dirut PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menyampaikan keputusan untuk menandatangani HoA terkait pemutusan swastanisasi air masih terhambat kepentingan bisnis masing-masing. Pihak Palyja hingga kini belum mau melakukan penandatanganan tersebut.
"Ya namanya proses bisnis to bisnis jadi ada kepentingan masing masing," kata Bambang saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Selasa (30/4/2019) lalu.
Untuk diketahui, hingga saat ini proses pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta ke Pemprov DKI sedang berusaha mencapai Head of Agreement (HoA) dari PT Palyja yang belum juga setuju melepas pengelolaan air ke Pemprov DKI.
Sementara, Pemprov DKI sudah mencapai kesepakatan HoA dengan PT Aetra yang disepakati oleh Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo dan Direktur Utama Aetra Edy Hari Sasono, Jumat (12/4/2019) lalu.
Baca Juga: BPN Prabowo Klaim Tak Ikut Rencanakan People Power
Desakan untuk memutus keterlibatan swasta dalam pengelolaan air di Jakarta awaslnya datang dari Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).
Berita Terkait
-
Anies Bagikan Ribuan Kartu ATM Kader Dasa Wisma, Cair 3 Bulan Sekali
-
Anies Kesal dengan Palyja Tak Beritikad Baik Diambil Alih Pengelolaan Air
-
Anies Kirim Anak Buah ke KPK, Ada Apa?
-
Anies Klaim Harga Kebutuhan Pokok Stabil Jelang Puasa, Ini Data Sebenarnya
-
Alasan Anies Manut Keputusan Jokowi Pindahkan Ibu Kota di Luar Jawa
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
Terkini
-
Kronologi Cucu Mahfud MD Keracunan MBG hingga Dirawat 4 Hari di RS: Ini Menyangkut Nyawa!
-
Parah! Bikin Siswa SDN 01 Pasar Rebo Keracunan Massal, Menu MBG Ternyata Bau dan Berlendir!
-
Dua Cucu Mahfud MD Tumbang Keracunan MBG, Satu Dilarikan ke RS 4 Hari
-
Bobby Nasution Viral Suruh Truk Aceh Ganti Pelat BK, DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
-
"Mundur Kebangetan!" Sejarawan Geram Pemerintah Paksakan Narasi Tunggal G30S/PKI
-
Cerita Lengkap Cucu Mahfud MD Jadi Korban Keracunan MBG
-
Kronologi Berdarah Polisi Bacok Polisi di Kelab Malam: Aipda S dan Bripka I Adu Bacot saat Teler!
-
Sudah Ditangkap? Misteri Hilangnya Nama Gembong Narkoba Fredy Pratama dari Situs Interpol
-
MBG di SDN 01 Pasar Rebo Disetop Imbas Keracunan Massal, Sampel Muntahan Siswa Diteliti Puskesmas
-
Miris! Polisi Bacok Polisi di Tempat Hiburan Malam, Propam Polda Gorontalo Ancam Sanksi Berat