Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mencari tindakan hukum untuk menindaklanjuti sifat tidak kooperatif PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) terkait pembahasan swastanisasi air. Mereka meminta rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anies menilai sikap PT Palyja yang tidak pernah menghadiri rapat pembahasan swastanisasi air antara Pemprov DKI, PT Aetra Jakarta, dan PD PAM Jaya.
"Karena ini semua tidak lebih tidak bukan untuk Jakarta punya akses air bersih, dan kalau terhambat perusahaan swasta seperti ini, ya ini masalah," kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).
Dia menambahkan agenda pertemuan antara Tim Tata Kelola Air Jakarta dengan KPK yang digelar hari ini juga mencari ruang hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini.
"Nah kami konsultasi sama KPK, Insyaallah bisa ada ruang-ruang hukum yang bisa dipakai untuk menjalankan ini," tegasnya.
Sementara itu, Dirut PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo menyampaikan keputusan untuk menandatangani HoA terkait pemutusan swastanisasi air masih terhambat kepentingan bisnis masing-masing. Pihak Palyja hingga kini belum mau melakukan penandatanganan tersebut.
"Ya namanya proses bisnis to bisnis jadi ada kepentingan masing masing," kata Bambang saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Selasa (30/4/2019) lalu.
Untuk diketahui, hingga saat ini proses pengambilalihan pengelolaan air bersih dari swasta ke Pemprov DKI sedang berusaha mencapai Head of Agreement (HoA) dari PT Palyja yang belum juga setuju melepas pengelolaan air ke Pemprov DKI.
Sementara, Pemprov DKI sudah mencapai kesepakatan HoA dengan PT Aetra yang disepakati oleh Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo dan Direktur Utama Aetra Edy Hari Sasono, Jumat (12/4/2019) lalu.
Baca Juga: BPN Prabowo Klaim Tak Ikut Rencanakan People Power
Desakan untuk memutus keterlibatan swasta dalam pengelolaan air di Jakarta awaslnya datang dari Tim Advokasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ).
Berita Terkait
-
Anies Bagikan Ribuan Kartu ATM Kader Dasa Wisma, Cair 3 Bulan Sekali
-
Anies Kesal dengan Palyja Tak Beritikad Baik Diambil Alih Pengelolaan Air
-
Anies Kirim Anak Buah ke KPK, Ada Apa?
-
Anies Klaim Harga Kebutuhan Pokok Stabil Jelang Puasa, Ini Data Sebenarnya
-
Alasan Anies Manut Keputusan Jokowi Pindahkan Ibu Kota di Luar Jawa
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Reaksi Presiden Irlandia Usai Adiknya Ditangkap Israel di Global Sumud Flotilla
-
Membongkar Modus Predator Pengelana Feri: Mengapa Janji Loker di Medsos Masih Ampuh Jerat Mahasiswi?
-
Trump Tunda Serangan ke Iran Usai Desakan Negara Teluk, Takut Dibalas Rudal Teheran
-
TAUD Laporkan Tiga Hakim Kasus Andrie Yunus ke MA, Pengadilan Militer Buka Suara
-
Kemlu: 5 WNI Ditangkap Tentara Israel
-
Blak-blakan di DPR, Menhan Sjafrie Ungkap Kronologi AS Minta Izin Lintas Udara RI
-
9 WNI Ditahan Israel dalam Misi ke Gaza, GPCI Minta Presiden Prabowo Ambil Langkah Diplomasi
-
AS Turunkan Pasukan FBI Jaga Stadion Piala Dunia 2026, Drone Dilarang Terbang!
-
Kapal Misi Kemanusiaan Ditahan Israel, Kemlu RI Tuntut Pembebasan Seluruh Awak
-
Tentara Israel Tangkap 9 WNI, GPCI Lapor MPR Desak Pemerintah Bertindak