Suara.com - Pemerintah Indonesia berencana mendatangkan guru dari luar negeri mengajar di Indonesia. Wacana itu pertama kali muncul dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Terkait itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan guru yang didatangkan dari luar negeri bertujuan untuk melatih guru-guru maupun instruktur yang ada di Tanah Air.
"Salah satu pertimbangan Menko PMK Puan Maharani dengan mendatangkan instruktur atau guru dari luar negeri untuk meningkatkan kemahiran instruktur atau guru Indonesia," ujar Muhadjir seperti diberitakan Antara, Minggu (12/5/2019).
"Juga bisa lebih efisien dari pada mengirim instruktur atau guru Indonesia ke luar negeri," Muhadjir menambahkan.
Muhadjir menjelaskan, yang dimaksud Menko Puan bukan "mengimpor" melainkan mengundang guru atau instruktur luar negeri untuk program Training of Trainers atau ToT.
Ia menjelaskan, instruktur luar negeri nantinya tidak hanya untuk sekolah tetapi juga untuk lembaga pelatihan yang berada di kementerian lain, misalnya Balai Latihan Kerja atau BLK.
"Sasaran utamanya adalah untuk peningkatan kapasitas pembelajaran vokasi di SMK juga pembelajaran science, technology, engineering and mathematics (STEM)," tambah dia.
Meski demikian, Muhadjir memastikan pengirim guru ke luar negeri untuk kursus jangka pendek akan tetap dilakukan pemerintah.
Mendikbud berharap program tersebut tetap berlanjut setelah dikirim sebanyak 1.200 guru ke luar negeri.
Baca Juga: Jadi Sasaran Bentrok 2 Perguruan Silat, AKP Aditia Dikeroyok hingga Pingsan
"Sehingga target pengiriman guru kursus ke luar negeri sebanyak 7.000 guru tahun ini bisa tercapai," kata Muhadjir.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan gagasan untuk mengundang guru dari luar negeri mengajar di Indonesia.
Pernyataan itu menuai kontroversi karena guru dari luar negeri dianggap menggantikan peran guru mengajar di kelas, padahal maksudnya untuk mengajar para guru atau bertugas sebagai instruktur.
Berita Terkait
-
Pertemuan Maruf Amin Dengan Megawati, Ini Hasil Pembahasannya
-
Bahas Strategi Politik, Maruf Amin Sambangi Kediaman Megawati
-
Respons AHY ke Istana, Puan: Ada Kemungkinan Demokrat Merapat ke Jokowi
-
Puan Diizinkan Menyulam Kain Penutup Kakbah Berbahan Benang Emas Murni
-
Nyoblos di Malang, Mendikbud Muhadjir Sempat Salah Masukkan Surat Suara
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- PJJ Jakarta 18 Agustus 2026 Besok: Berlaku untuk Sekolah Negeri-Swasta, ASN Boleh WFH 50 Persen
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan
-
Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?
-
Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang
-
PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas
-
Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang