Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan ada kemungkian Partai Demokrat berpeluang bergabung ke koalisi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta.
"Ya kan ada hal tertentu yang harus kita pertimbangkan bagaimana nantinya (merapat koalisi)," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Meski demikian, Puan mengaku nantinya partai koalisi Jokowi - Ma'ruf bakal merunding terkait adanya isyarat partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu bergabung ke partai koalisi pemerintah.
"Kan kita lihat ini bukan hanya PDIP tapi semua partai yang masuk di koalisinya pak Jokowi lah. Nanti kita harus sama sama bicara," kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menyambut positif pertemuan antara Jokowi dan AHY. Sebab, menurutunya, silaturahim pascapemilu 2019 antara elite politik sangat baik untuk meredam situasi di masyarakat.
"Positif dong, namanya silaturahmi juga positif," tandasnya
Sebelumnya, AHY melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2019) kemarin. AHY mengaku kedatangannya itu untuk memenuhi undangan kepala negara. Bahkan, AHY mengaku senang bisa bersilaturahmi karena sudah lama tidak berbincang-bincang dengan Jokowi .
"Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan bapak Jokowi atas undangan beliau dan tentunya sudah cukup lama tidak silaturahim," ujar AHY usai pertemuan.
Baca Juga: Desak Situng KPU Disetop, Istana: Permintaan Rizieq Tak Masuk Akal
Dalam sesi tanya jawab, awak media pun terus memberondong pertanyaan kepada putera sulung Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun saat awak media menanyakan adanya kemungkinan merapat ke koalisi pendukung Jokowi, AHY tak menjawab dan langsung menyudahi sesi tanya jawab dengan awak media.
Ia tampak memberikan simbol minta maaf dengan kedua tangannya dan langsung bergegas meninggalkan Istana Merdeka.
Tag
Berita Terkait
-
Sekab: Pertemuan Jokowi dan AHY untuk Turunkan Tensi Ketegangan
-
Imbauan AHY Beda dari Ijtimak Ulama 3, Yusuf Martak: Mungkin Dia Belum Tahu
-
Pakar Ekspresi Sebut AHY Sudah Akui Kemenangan Jokowi
-
Usai AHY Menghadap Jokowi, Prabowo Akan Temui SBY di Singapura Besok
-
Ngobrol 4 Mata di Istana, AHY: Alhamdulillah Senang Ketemu Pak Jokowi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa