Suara.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi angkat bicara mengenai ajakan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono untuk tidak membayar pajak. Menurutnya, ajakan tersebut merupakan bentuk delegitimasi pemerintahan yang sah.
Hal ini diungkapkan melalui akun Twitter @uki23. Pernyataan Arief Poyuono tersebut mencerminkan bahwa capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi dan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebagai peserta Pemilu terburuk sepanjang masa.
"Masih belum juga percaya bahwa Prabowo-Sandi (BPN 02) adalah peserta pemilu terburuk sepanjang sejarah?" kata Dedek Prayudi seperti dikutip Suara.com, Rabu (15/5/2019).
Dedek Prayudi menjelaskan, ajakan untuk menolak hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digaungkan oleh Prabowo Subianto sudah termasuk mendelegitimasi hasil pemilu. Kini, BPN Prabowo-Sandi juga berupaya untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah.
Pasalnya, membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Pembayaran pajak tersebut pun telah diatur dalam undang undang yang hingga kini masih berlaku di Indonesia.
"Narasi yang bukan hanya mendelegitimasi hasil pemilu, tapi juga mendelegitimasi pemerintahan yang sah, mengajak kepada pembangkangan amanat UU," ungkap Dedek Prayudi.
Dedek Prayudi menegaskan, melihat dinamika politik yang terjadi saat ini membuktikan bahwa bukan Pemilu 2019 yang menjadi Pemilu terburuk. Melainkan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi lah yang menjadi peserta terburuk sebab begitu berambisi demi kekuasaan.
"Bukan, bukan Pemilu 2019 yang merupakan Pemilu terburuk, tapi Prabowo-Sandi lah yang merupakan peserta Pemilu terburuk sepanjang sejarah. Pemilu bukan soal kemenangan kandidat. Pemilu adalah soal kemenangan rakyat. Jangan khianati kehendak rakyat demi syahwat berkuasa," tegasnya.
Baca Juga: Tubuh Dipotong 10 Bagian, Pemutilasi Wanita di Malang Diduga Profesional
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu