Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet angkat bicara terkait keputusan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga yang menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU.
Bamsoet menyarankan agar BPN Prabowo - Sandiaga menyalurkan ketidakpuasannya melalui jalur konstitusional.
Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan apabila menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019. Akan tetapi, Bamsoet mempertanyakan apabila BPN Prabowo - Sandiaga tidak menerima hasil pemilu, otomatis berujung kepada pelaksanaan ulang pemilu.
"Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian nanti harus diadakan pemilu ulang? Apakah caleg-caleg mereka, kita semua, yang sudah berdarah-darah kemarin ingin mengulang lagi?," kata Bamsoet di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (15/5/2019).
"Saya sarankan kepada pihak-pihak yang merasa hasil pemilu ini kurang memuaskan, ada salurannya yaitu di pengadilan Mahkamah Konstitusi," sambungnya.
Karena itu, Bamsoet meminta seluruh pihak untuk bisa bersikap dewasa dalam berpolitik. Apabila memang menyebut pemilu curang, maka sedianya harus disertai dengan bukti yang kuat dan disampaikan ke jalur yang sesuai dengan konstitusional.
Sebaliknya, apabila ada yang menyebut pemilu berjalan dengan curang, namun hanya disampaikan ke publik, Bamsoet menilai hal tersebut justru memunculkan kebisingan di tengah-tengah masyarakat.
Bamsoet juga berpesan kepada masing-masing kubu capres - cawapres untuk bisa meredam tensi dalam Pilpres 2019 dan lebih fokus untuk mendepankan kepentingan masyarakat.
"Saya mengimbau kepada seluruh elite politik baik 01, 02 segeralah redakan tensi, dahulu kepentingan bangsa yang lebih besar. Ingat, masih ada 265 juta rakyat kita yang ingin hidup tenang," katanya.
Baca Juga: BPN Tolak Situng KPU, Yunarto Wijaya Sentil 2 Elite Gerindra
"Kalau dibuat bising oleh para elite maka yang rugi 265 juta rakyat kita itu yang dampaknya ke ekonomi dan ujungnya kepada penerimaan rumah tangga," tandasnya.
Diketahui, BPN Prabowo - Sandiaga menyatakan menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. BPN menanggap telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif selama Pemilu 2019.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua BPN, Djoko Santoso dalam acara simposium 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Dalam pidatonya, Djoko mengaku sudah mendapat restu dari para petinggi BPN yang sudah mengungkap kecurangan Pemilu 2019 di acara tersebut.
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," ujar Djoko Santoso.
Berita Terkait
-
Daftar Caleg DPR RI di Jatim Lolos ke Senayan, Bagaimana Nasib Ahmad Dhani?
-
Ketua DPR Minta HMI dan KAHMI Setia pada Bingkai Keindonesiaan
-
Soal Klaim Prabowo, TKN: Hitung Sendiri, Rilis Sendiri, Deklarasi Sendiri
-
BPPT: Pemilu Elektronik Percuma Bila Tak Siap Kalah
-
Disebut Memble, Rizal Ramli: Tega-teganya Jokowi Mau Jadi Presiden 2 Kali
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?