Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet angkat bicara terkait keputusan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga yang menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU.
Bamsoet menyarankan agar BPN Prabowo - Sandiaga menyalurkan ketidakpuasannya melalui jalur konstitusional.
Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan apabila menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019. Akan tetapi, Bamsoet mempertanyakan apabila BPN Prabowo - Sandiaga tidak menerima hasil pemilu, otomatis berujung kepada pelaksanaan ulang pemilu.
"Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian nanti harus diadakan pemilu ulang? Apakah caleg-caleg mereka, kita semua, yang sudah berdarah-darah kemarin ingin mengulang lagi?," kata Bamsoet di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (15/5/2019).
"Saya sarankan kepada pihak-pihak yang merasa hasil pemilu ini kurang memuaskan, ada salurannya yaitu di pengadilan Mahkamah Konstitusi," sambungnya.
Karena itu, Bamsoet meminta seluruh pihak untuk bisa bersikap dewasa dalam berpolitik. Apabila memang menyebut pemilu curang, maka sedianya harus disertai dengan bukti yang kuat dan disampaikan ke jalur yang sesuai dengan konstitusional.
Sebaliknya, apabila ada yang menyebut pemilu berjalan dengan curang, namun hanya disampaikan ke publik, Bamsoet menilai hal tersebut justru memunculkan kebisingan di tengah-tengah masyarakat.
Bamsoet juga berpesan kepada masing-masing kubu capres - cawapres untuk bisa meredam tensi dalam Pilpres 2019 dan lebih fokus untuk mendepankan kepentingan masyarakat.
"Saya mengimbau kepada seluruh elite politik baik 01, 02 segeralah redakan tensi, dahulu kepentingan bangsa yang lebih besar. Ingat, masih ada 265 juta rakyat kita yang ingin hidup tenang," katanya.
Baca Juga: BPN Tolak Situng KPU, Yunarto Wijaya Sentil 2 Elite Gerindra
"Kalau dibuat bising oleh para elite maka yang rugi 265 juta rakyat kita itu yang dampaknya ke ekonomi dan ujungnya kepada penerimaan rumah tangga," tandasnya.
Diketahui, BPN Prabowo - Sandiaga menyatakan menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. BPN menanggap telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif selama Pemilu 2019.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua BPN, Djoko Santoso dalam acara simposium 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Dalam pidatonya, Djoko mengaku sudah mendapat restu dari para petinggi BPN yang sudah mengungkap kecurangan Pemilu 2019 di acara tersebut.
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," ujar Djoko Santoso.
Berita Terkait
-
Daftar Caleg DPR RI di Jatim Lolos ke Senayan, Bagaimana Nasib Ahmad Dhani?
-
Ketua DPR Minta HMI dan KAHMI Setia pada Bingkai Keindonesiaan
-
Soal Klaim Prabowo, TKN: Hitung Sendiri, Rilis Sendiri, Deklarasi Sendiri
-
BPPT: Pemilu Elektronik Percuma Bila Tak Siap Kalah
-
Disebut Memble, Rizal Ramli: Tega-teganya Jokowi Mau Jadi Presiden 2 Kali
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
2 Kasus Baru Keracunan Massal MBG Tak Masuk KLB, Publik Murka ke Pemerintah: Tunggu Mati Dulu?
-
Usut Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Periksa Kasi Pidsus Kejari Kolaka
-
Bantah Kesejahteraan Jadi Pemicu, TNI AD Duga Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan Karena Ini
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Misteri Keracunan MBG di Garut: Ayam Woku atau Lalapan Mentah Biang Kerok? 194 Pelajar Terkapar
-
Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo
-
Lahan Parkir Milik BUMD DKI Disegel karena Ilegal, Pramono Anung Kasih Dukungan: Memang Pantas
-
Paman di Jakarta Timur Tega Perkosa Keponakan Sendiri saat Ditinggal Orang Tua Berdagang
-
Menkeu Purbaya Diancam Diceraikan Istri Gegara Hampir Menyerah Belajar Ekonomi
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?