Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet angkat bicara terkait keputusan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga yang menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU.
Bamsoet menyarankan agar BPN Prabowo - Sandiaga menyalurkan ketidakpuasannya melalui jalur konstitusional.
Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan apabila menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019. Akan tetapi, Bamsoet mempertanyakan apabila BPN Prabowo - Sandiaga tidak menerima hasil pemilu, otomatis berujung kepada pelaksanaan ulang pemilu.
"Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian nanti harus diadakan pemilu ulang? Apakah caleg-caleg mereka, kita semua, yang sudah berdarah-darah kemarin ingin mengulang lagi?," kata Bamsoet di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (15/5/2019).
"Saya sarankan kepada pihak-pihak yang merasa hasil pemilu ini kurang memuaskan, ada salurannya yaitu di pengadilan Mahkamah Konstitusi," sambungnya.
Karena itu, Bamsoet meminta seluruh pihak untuk bisa bersikap dewasa dalam berpolitik. Apabila memang menyebut pemilu curang, maka sedianya harus disertai dengan bukti yang kuat dan disampaikan ke jalur yang sesuai dengan konstitusional.
Sebaliknya, apabila ada yang menyebut pemilu berjalan dengan curang, namun hanya disampaikan ke publik, Bamsoet menilai hal tersebut justru memunculkan kebisingan di tengah-tengah masyarakat.
Bamsoet juga berpesan kepada masing-masing kubu capres - cawapres untuk bisa meredam tensi dalam Pilpres 2019 dan lebih fokus untuk mendepankan kepentingan masyarakat.
"Saya mengimbau kepada seluruh elite politik baik 01, 02 segeralah redakan tensi, dahulu kepentingan bangsa yang lebih besar. Ingat, masih ada 265 juta rakyat kita yang ingin hidup tenang," katanya.
Baca Juga: BPN Tolak Situng KPU, Yunarto Wijaya Sentil 2 Elite Gerindra
"Kalau dibuat bising oleh para elite maka yang rugi 265 juta rakyat kita itu yang dampaknya ke ekonomi dan ujungnya kepada penerimaan rumah tangga," tandasnya.
Diketahui, BPN Prabowo - Sandiaga menyatakan menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. BPN menanggap telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif selama Pemilu 2019.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua BPN, Djoko Santoso dalam acara simposium 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Dalam pidatonya, Djoko mengaku sudah mendapat restu dari para petinggi BPN yang sudah mengungkap kecurangan Pemilu 2019 di acara tersebut.
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," ujar Djoko Santoso.
Berita Terkait
-
Daftar Caleg DPR RI di Jatim Lolos ke Senayan, Bagaimana Nasib Ahmad Dhani?
-
Ketua DPR Minta HMI dan KAHMI Setia pada Bingkai Keindonesiaan
-
Soal Klaim Prabowo, TKN: Hitung Sendiri, Rilis Sendiri, Deklarasi Sendiri
-
BPPT: Pemilu Elektronik Percuma Bila Tak Siap Kalah
-
Disebut Memble, Rizal Ramli: Tega-teganya Jokowi Mau Jadi Presiden 2 Kali
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan