Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet angkat bicara terkait keputusan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga yang menolak hasil perhitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU.
Bamsoet menyarankan agar BPN Prabowo - Sandiaga menyalurkan ketidakpuasannya melalui jalur konstitusional.
Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan apabila menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019. Akan tetapi, Bamsoet mempertanyakan apabila BPN Prabowo - Sandiaga tidak menerima hasil pemilu, otomatis berujung kepada pelaksanaan ulang pemilu.
"Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian nanti harus diadakan pemilu ulang? Apakah caleg-caleg mereka, kita semua, yang sudah berdarah-darah kemarin ingin mengulang lagi?," kata Bamsoet di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (15/5/2019).
"Saya sarankan kepada pihak-pihak yang merasa hasil pemilu ini kurang memuaskan, ada salurannya yaitu di pengadilan Mahkamah Konstitusi," sambungnya.
Karena itu, Bamsoet meminta seluruh pihak untuk bisa bersikap dewasa dalam berpolitik. Apabila memang menyebut pemilu curang, maka sedianya harus disertai dengan bukti yang kuat dan disampaikan ke jalur yang sesuai dengan konstitusional.
Sebaliknya, apabila ada yang menyebut pemilu berjalan dengan curang, namun hanya disampaikan ke publik, Bamsoet menilai hal tersebut justru memunculkan kebisingan di tengah-tengah masyarakat.
Bamsoet juga berpesan kepada masing-masing kubu capres - cawapres untuk bisa meredam tensi dalam Pilpres 2019 dan lebih fokus untuk mendepankan kepentingan masyarakat.
"Saya mengimbau kepada seluruh elite politik baik 01, 02 segeralah redakan tensi, dahulu kepentingan bangsa yang lebih besar. Ingat, masih ada 265 juta rakyat kita yang ingin hidup tenang," katanya.
Baca Juga: BPN Tolak Situng KPU, Yunarto Wijaya Sentil 2 Elite Gerindra
"Kalau dibuat bising oleh para elite maka yang rugi 265 juta rakyat kita itu yang dampaknya ke ekonomi dan ujungnya kepada penerimaan rumah tangga," tandasnya.
Diketahui, BPN Prabowo - Sandiaga menyatakan menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. BPN menanggap telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif selama Pemilu 2019.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua BPN, Djoko Santoso dalam acara simposium 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Dalam pidatonya, Djoko mengaku sudah mendapat restu dari para petinggi BPN yang sudah mengungkap kecurangan Pemilu 2019 di acara tersebut.
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," ujar Djoko Santoso.
Berita Terkait
-
Daftar Caleg DPR RI di Jatim Lolos ke Senayan, Bagaimana Nasib Ahmad Dhani?
-
Ketua DPR Minta HMI dan KAHMI Setia pada Bingkai Keindonesiaan
-
Soal Klaim Prabowo, TKN: Hitung Sendiri, Rilis Sendiri, Deklarasi Sendiri
-
BPPT: Pemilu Elektronik Percuma Bila Tak Siap Kalah
-
Disebut Memble, Rizal Ramli: Tega-teganya Jokowi Mau Jadi Presiden 2 Kali
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung