Suara.com - Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily terlibat perdebatan dengan Wasekjen Gerindra Arief Poyuono yang menyuarakan untuk menolak membayar pajak. Menurut Ace Hasan, hal tersebut bertolak belakang dengan janji kampanye capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi sehingga muncul inkonsistensi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ace Hasan dalam tayangan acara Prime News di CNN Indonesia pada Jumat (17/5/2019) malam. Dalam acara tersebut, turut hadir Arief Poyuono yang bersikeras untuk mengajak masyarakat menolak membayar opajak.
"Prabowo dalam janji kampanye kemarin ingin meningkatkan tax rasio artinya sebetulnya ingin meningkatkan penghasilan negara melalui pajak," kata Ace Hasan seperti dikutip Suara.com, Sabtu (18/5/2019).
"Kalau Arief menyuarakan pemboikotan itu artinya tidak menunjukkan konsistensinya sebagai apa yang disampaikan Prabowo," imbuh Ace Hasan.
Saat pembawa acara menanyakan kepada Arief Poyuono apakah Prabowo Subianto yang menginginkan adanya penolakan membayar pajak, Arief Poyuono justrtu berdalih tolak membayar pajak merupakan bentuk pembangkangan sipil. Hal tersebut pun dilakukan di era Mahatma Gandhi.
Arief Poyuono menjelaskan, tolak pembayaran pajak akan dilakukan pada 20 Oktober setelah pelantikan presiden baru. Penolakan ini merupakan bentuk tidak mengakui adanya pemerintahan baru yang dinilai ilegal lantaran dibentuk melalui kecurangan.
"Pembangkangan sipil merupakan cara politik yang sangat elegan yang pernah dilakukan Mahatma Gandhi. Justru ini untuk mengurangi terjadi kerusuhan, lebih baik kita diam dengan tidak bayar pajak biar pemerintahan sadar para elit sadar kalau Pemilu curang," ungkap Arief Poyuono.
Arief Poyuono pun mengklaim kebijakan tolak bayar pajak tersebut telah disetujui oleh sejumlah elit Partai Gerindra, tempat ia bernaung. Nantinya, Gerindra juga akan menolak untuk maju ke parlemen sebagai bentuk tidak mengakui pemerintahan baru.
"Mereka dukung saya lah nggak ada yang nggak mendukung saya, kalau nggak mendukung saya itu setan kurap. Nggak tahu PKS sama PAN kalau saya sih sudah mengusulkan nggak perlu masuk parlemen karena kalau masuk parlemen sama saja kita mengakui hasil pemilu," tuturnya.
Baca Juga: Klaim Ada Kecurangan Pemilu 2019, BPN: Demo Itu Bukan Makar
Melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, @acehasan76, Ace Hasan menanggapi debatnya dengan Arief Poyuono. Kicau Ace Hasan, dia memerlukan kesabaran sangat tinggi mematahkan argumentasi dari Arief Poyuono.
"Dalam diskusi ini, saya memerlukan kesabaran yang sangat tinggi mematahkan argumentasi yang disampaikan olehnya. Membayar pajak itu bukan hanya untuk kepentingan Pemerintahan Jokowi tetapi untuk kepentingan rakyat," cuit Ace Hasan.
Cuit Ace Hasan, apa yang disampaikan Arief Poyuono dapat dikategorikan melanggar hukum. Sebab, kata Ace Hasan, Arief Poyuono menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak.
"Apa yang disampaikan Poyuono itu dpt dikategorikan melanggar hukum karena menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Katanya Prabowo selalu menyerukan agar penerimaan negara terus ditingkatkan, eh malah menyuruh tidak bayar pajak. Masa gara-gara kalah Pilpres mau mengorbankan rakyat?" cuit Ace Hasan
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau
-
Jaksa Ungkap Total Uang yang Diterima Noel Ebenezer Mencapai Hampir Rp 4,5 Miliar
-
Kapolda Metro Jaya Kini Bintang Tiga, Sahroni: Tanggung Jawabnya Harus Setara Pangdam
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
Cerita Pemkot Jakarta Timur Redakan Tawuran Lewat Dialog dan Olahraga
-
Gercep Bangun Mobil Transparan Request Prabowo, Pindad: Tunggu Tanggal Mainya