Suara.com - Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily terlibat perdebatan dengan Wasekjen Gerindra Arief Poyuono yang menyuarakan untuk menolak membayar pajak. Menurut Ace Hasan, hal tersebut bertolak belakang dengan janji kampanye capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi sehingga muncul inkonsistensi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ace Hasan dalam tayangan acara Prime News di CNN Indonesia pada Jumat (17/5/2019) malam. Dalam acara tersebut, turut hadir Arief Poyuono yang bersikeras untuk mengajak masyarakat menolak membayar opajak.
"Prabowo dalam janji kampanye kemarin ingin meningkatkan tax rasio artinya sebetulnya ingin meningkatkan penghasilan negara melalui pajak," kata Ace Hasan seperti dikutip Suara.com, Sabtu (18/5/2019).
"Kalau Arief menyuarakan pemboikotan itu artinya tidak menunjukkan konsistensinya sebagai apa yang disampaikan Prabowo," imbuh Ace Hasan.
Saat pembawa acara menanyakan kepada Arief Poyuono apakah Prabowo Subianto yang menginginkan adanya penolakan membayar pajak, Arief Poyuono justrtu berdalih tolak membayar pajak merupakan bentuk pembangkangan sipil. Hal tersebut pun dilakukan di era Mahatma Gandhi.
Arief Poyuono menjelaskan, tolak pembayaran pajak akan dilakukan pada 20 Oktober setelah pelantikan presiden baru. Penolakan ini merupakan bentuk tidak mengakui adanya pemerintahan baru yang dinilai ilegal lantaran dibentuk melalui kecurangan.
"Pembangkangan sipil merupakan cara politik yang sangat elegan yang pernah dilakukan Mahatma Gandhi. Justru ini untuk mengurangi terjadi kerusuhan, lebih baik kita diam dengan tidak bayar pajak biar pemerintahan sadar para elit sadar kalau Pemilu curang," ungkap Arief Poyuono.
Arief Poyuono pun mengklaim kebijakan tolak bayar pajak tersebut telah disetujui oleh sejumlah elit Partai Gerindra, tempat ia bernaung. Nantinya, Gerindra juga akan menolak untuk maju ke parlemen sebagai bentuk tidak mengakui pemerintahan baru.
"Mereka dukung saya lah nggak ada yang nggak mendukung saya, kalau nggak mendukung saya itu setan kurap. Nggak tahu PKS sama PAN kalau saya sih sudah mengusulkan nggak perlu masuk parlemen karena kalau masuk parlemen sama saja kita mengakui hasil pemilu," tuturnya.
Baca Juga: Klaim Ada Kecurangan Pemilu 2019, BPN: Demo Itu Bukan Makar
Melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, @acehasan76, Ace Hasan menanggapi debatnya dengan Arief Poyuono. Kicau Ace Hasan, dia memerlukan kesabaran sangat tinggi mematahkan argumentasi dari Arief Poyuono.
"Dalam diskusi ini, saya memerlukan kesabaran yang sangat tinggi mematahkan argumentasi yang disampaikan olehnya. Membayar pajak itu bukan hanya untuk kepentingan Pemerintahan Jokowi tetapi untuk kepentingan rakyat," cuit Ace Hasan.
Cuit Ace Hasan, apa yang disampaikan Arief Poyuono dapat dikategorikan melanggar hukum. Sebab, kata Ace Hasan, Arief Poyuono menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak.
"Apa yang disampaikan Poyuono itu dpt dikategorikan melanggar hukum karena menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Katanya Prabowo selalu menyerukan agar penerimaan negara terus ditingkatkan, eh malah menyuruh tidak bayar pajak. Masa gara-gara kalah Pilpres mau mengorbankan rakyat?" cuit Ace Hasan
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Namanya Terseret, Menhut Raja Juli Nyatakan Siap Bantu KPK Bongkar Kasus OTT Bupati Kuansing
-
Kena OTT KPK, Ini Rincian Harta Bupati Langkat Syah Afandin
-
30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
-
Main Mata Impor Barang KW, Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Akhirnya Diseret ke Persidangan Hari Ini
-
Pria Bakar Diri Hingga Tewas di Depan Maskar Besar PBB New York
-
Jelang MPLS Sekolah Rakyat, Gus Ipul Sampaikan Sejumlah Arahan
-
Bikin Aturan Pilah Sampah, Pramono Malah 'Disidang' Istri di Rumah
-
Warga Jakarta Kini Bisa Intip Prediksi Polusi 3 Hari ke Depan Lewat Aplikasi JAKI
-
Rp 2,23 Triliun Masuk ke Kas Negara dari Rokok yang Dihisap Anak-Anak
-
Usai Dirantai dan Dilaporkan Balik, Korban Penyekapan di Senen Kini Jalani Trauma Healing