Suara.com - Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menilai aksi people powe 22 Mei merupakan aksi politisasi agama. Aksi 22 Mei itu bagian dari ekspresi hawa nafsu.
Azyumardi mengatakan rencana demonstrasi pada 22 Mei terkait dengan hasil pemilihan presiden bagian dari bukan jihad. Azyumardi menilai klaim atas nama ulama menyerukan jihad 22 Mei harus ditolak.
"Itu politisasi agama," tegas mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu di Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Azyumardi mengimbau masyarakat untuk tidak mendengarkan seruan ulama yang mengarah pada politisi agama.
"Saya kira ulama seperti itu tidak perlu didengar. Yang perlu didengar itu ulama netral, berpihak pada kepentingan umat, negara. Kita harus apresiasi ulama NU dan Muhammadiyah yang netral," tuturnya.
Azyumardi mengingatkan bahwa ulama seharusnya menenangkan umat, bukan memercikkan permusuhan di antara umat. Apalagi, rencana aksi massa itu ada di dalam bulan puasa.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan jika memang ada pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU maka sebaiknya mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Ada KPU, Bawaslu, MK. Biarkan lembaga yang diamanatkan UU itu melaksanakan tugasnya. Gak usah mengerahkan massa, apalagi atas nama jihad," kata Azyumardi. (Antara)
Baca Juga: Sopir dan Pemilik Bus di Garut Tolak Angkut Massa Aksi 22 Mei ke Jakarta
Tag
Berita Terkait
-
Wiranto: Aksi Tolak Hasil Pemilu adalah Kejahatan Serius, Dihukum Berat
-
Jelang Aksi Massa 22 Mei, Kondisi Stasiun Bogor Normal
-
Sopir dan Pemilik Bus di Garut Tolak Angkut Massa Aksi 22 Mei ke Jakarta
-
Polisi Temukan Miras Jenis Arak saat Razia People Power di Pacitan
-
Profil Soenarko, Eks Danjen Kopassus yang Selundupkan Senjata
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik