Suara.com - Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) menegaskan akan terus melakukan demonstrasi di depan Bawaslu RI, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, meski sempat terjadi kericuhan antara massa aksi dengan aparat keamanan. Aksi itu dilakukan untuk menolak hasil Pilpres 2019 yang dinilainya penuh dengan kecurangan.
Koordinator Lapangan GNKR, Jumhur Hidayat mengklaim aksi yang dilakukan pihaknya hari ini akan berlangsung dengan damai.
"Kami akan tetap melakukan aksi yang damai bahkan super damai. Dan tanpa kekerasan bersama rakyat di seluruh Indonsesia khusunya di Jakarta sebagai bentuk penrjuangan penegakan keadilan dan menolak pemilu curang terstruktur, sistematis, masif dan brutal," ujar Jumhur di Rumah Perjuangan Prabowo-Sandiaga, di Menteng, nomor 36, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).
Terkait bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian, Jumhur meminta pemerintah untuk mengusut adanya demonstran yang meninggal dalam bentrok dengan polisi di sejumlah kawasan di Jakarta.
"Pertama, kami minta pemerintah usut buat tim pencari fakta adanya yang masa aksi yang meninggal dunia," kata Jumhur.
Selain itu, Jumhur mendesak agar aparat menghentikan sikap represif terhadap massa aksi yang melakukan hak sebagai warga Indonesia dalam menyampaikan pendapat.
"Meminta kepada aparat tidak berlaku represif kepada rakyat yang akan memperjuangkan hak konstitusionalnya. Serta tidak menghalang-halnagi masyarakat datang dari luar kota untuk menyampaikan aspirasinya," kata Jumhur.
Ia kemudian meminta pada pemerintah mengusut dan membentuk tim pencari fakta dalam kasus ratusan petugas KPPS di pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia.
Baca Juga: KPU Tegaskan Tak Ada Tekanan Soal Waktu Penetapan Rekapitulasi Suara Pemilu
"Kami desak kepada pemerintah membentuk tim pencari fakta mengusut kematian masal yang menyangkut kurang lebih petugas KPPK dan ribuan yang dirumah sakit dan memberikan izin untuk autopsi para korban," tutup Jumhur.
Dalam konferensi pers tersebut, turut dihadiri Mantan menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli dan sejumlah pimpinan Front Pembela Islam (FPI).
Berita Terkait
-
Kapolri: Senjata Serbu M4 untuk Tembaki Pendemo 22 Mei
-
Usut Korban Tewas Tertembak, Pendemo 22 Mei Desak Bentuk Tim Pencari Fakta
-
Wiranto: Cegah Hoaks dan Provokasi Pemerintah Batasi Akses Media Sosial
-
Bertambah, 101 Orang Ditangkap Buntut Kerusuhan di Tanah Abang
-
Aksi 22 Mei Makan Korban, Wapres JK: Saya Prihatin Atas Kejadian Ini
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus