Pendemo 22 Mei Minta Polisi Tak Represif saat Tangani Massa Aksi

Suara.com - Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) menegaskan akan terus melakukan demonstrasi di depan Bawaslu RI, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, meski sempat terjadi kericuhan antara massa aksi dengan aparat keamanan. Aksi itu dilakukan untuk menolak hasil Pilpres 2019 yang dinilainya penuh dengan kecurangan.

Koordinator Lapangan GNKR, Jumhur Hidayat mengklaim aksi yang dilakukan pihaknya hari ini akan berlangsung dengan damai.

"Kami akan tetap melakukan aksi yang damai bahkan super damai. Dan tanpa kekerasan bersama rakyat di seluruh Indonsesia khusunya di Jakarta sebagai bentuk penrjuangan penegakan keadilan dan menolak pemilu curang terstruktur, sistematis, masif dan brutal," ujar Jumhur di Rumah Perjuangan Prabowo-Sandiaga, di Menteng, nomor 36, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).

Terkait bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian, Jumhur meminta pemerintah untuk mengusut adanya demonstran yang meninggal dalam bentrok dengan polisi di sejumlah kawasan di Jakarta.

"Pertama, kami minta pemerintah usut buat tim pencari fakta adanya yang masa aksi yang meninggal dunia," kata Jumhur.

Selain itu, Jumhur mendesak agar aparat menghentikan sikap represif terhadap massa aksi yang melakukan hak sebagai warga Indonesia dalam menyampaikan pendapat.

"Meminta kepada aparat tidak berlaku represif kepada rakyat yang akan memperjuangkan hak konstitusionalnya. Serta tidak menghalang-halnagi masyarakat datang dari luar kota untuk menyampaikan aspirasinya," kata Jumhur.

Ia kemudian meminta pada pemerintah mengusut dan membentuk tim pencari fakta dalam kasus ratusan petugas KPPS di pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia.

Baca Juga: KPU Tegaskan Tak Ada Tekanan Soal Waktu Penetapan Rekapitulasi Suara Pemilu

"Kami desak kepada pemerintah membentuk tim pencari fakta mengusut kematian masal yang menyangkut kurang lebih petugas KPPK dan ribuan yang dirumah sakit dan memberikan izin untuk autopsi para korban," tutup Jumhur.

Dalam konferensi pers tersebut, turut dihadiri Mantan menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli dan sejumlah pimpinan Front Pembela Islam (FPI).