Suara.com - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi dingin isu wilayah yang akan mengajukan referendum merdeka, apabila Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi - Maruf Amin ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres periode 2019-2024.
Awalnya, seorang warganet Twitter dengan akun @m_etek menegaskan ia dan warga Sumatera menginginkan referendum. Hal ini menyusul munculnya isu Aceh menginginkan referendum
"Bukan cuma Aceh, jika suara kami Sumatera tidak dianggap karena cukup rakyat Jaka Tengah dan Jawa Timur bisa memimpin negeri, jangan salahkan kami Sumatera ingin referendum," tulis akun itu seperti dikutip Suara.com, Jumat (31/5/2019).
Tak hanya itu, akun tersebut juga meminta agar pemerintah mengembalikan emas di tugu Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat yang berasal dari Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara.
"#Referendum #referendumaceh #SumateraMerdeka jangan lupa 2/3 emas Monas balikan ke Bengkulu," ungkap akun itu.
Gibran Rakabuming membalas cuitan tersebut. Ia menanggapi dingin cuitan bernada ancaman dari si warganet itu.
"Apa sih," tulis Gibran Rakabuming singkat.
Melihat balasan dari Gibran tersebut, warganet berbondong-bondong ikut mengomentari cuitan ancaman dari warganet yang mengaku berasal dari Sumatera itu.
Banyak warganet yang tidak sependapat dengan cuitan dari warganet @m_etek lantaran cuitan tersebut tidak mewakili suara seluruh masyarakat Sumatera, namun hanya segelintir orang.
Baca Juga: Wiranto Duga Seruan Referendum karena Suara Partai Aceh Merosot
Untuk diketahui, Muzakir Manaf alias Mualem sebelumnya menyerukan masyarakat Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Pilihannya, mau tetap di Indonesia atau lepas dan jadi negara baru.
Muzakir Manaf merupakan mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang saat ini menjadi Ketua Umum Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA). Muzakir Manaf juga pernah menjadi Wakil Gubernur Aceh.
Seruan referendum itu dikatakan Muzakir Manaf alias Mualem dalam sambutannya pada peringatan ke-9 (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Negara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.
"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," ujar Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel yel "hidup Mualem".
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban