Suara.com - Amien Rais menyerukan pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi. Amien Rais adalah Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Seruan tersebut menyusul gugatan BPN Prabowo - Sandi yang bakal digelar MK pada Jumat (14/6/2019). Gugatan ini terkait hasil pemilu yang diklaim BPN terdapat kecurangan sistematik, terstruktur dan masif.
Amien Rais menyerukan pernyataan tersebut melalui sebuah rekaman video yang diunggah ke akun jejaring sosial Instagram, @amienraisofficial. Video itu diunggah Kamis (13/6/2019).
"Pesan untuk pendukung Prabowo Sandi," demikian tulisan di status Instagram tersebut.
Amin Rais juga mengingatkan agar para hakim bisa menjalankan tugas dengan jujur dan adil. Gugatan ini terkait hasil pemilu yang diklaim BPN terdapat kecurangan sistematik, terstruktur dan masif.
"Saya ingin menyampaikan wanti-wanti saya kepada saudara-saudaraku yang kebetulan menjadi hakim di MK yang akan dibebani, sebuah message sebuah amanah yang sangat berat," kata Amien Rais mengawali video seperti dilihat Suara.com.
Amien Rais mengingatkan, kehidupan di dunia tidaklah abadi. Hanya kebaikan yang akan dibawa hingga ke akhirat kelak.
Oleh karena itu, Amien Rais meminta kepada para hakim MK yang bertugas untuk dapat berlaku jujur dan adil dalam mengadili perkara gugatan Pilpres 2019.
"Tolong jujur, adil, hati nurani. Ditanya, kita bertanggung jawab kepada Allah yang Maha Besar, Maha Esa, Maha Kuasa," ungkapnya.
Baca Juga: Polisi dan Tentara Mulai Bersiaga di Depan Gedung MK
Berikut transkrip lengkap seruan tersebut seperti yang dirangkum SUARA.com:
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh
Saudaraku, Jumat besok pagi, MK akan menggelar gugatan BPN tentang hasil pemilu yang membuat BPN memang ada semacam katakanlah kecurangan yang sistematik, yang terstruktur dan yang masif.
Mari kita buktikan. Jadi datanglah tapi jangan sampai ada kekerasan, jangan merusak apapun, jangan. Apalagi sampai bakar-bakar ban, naudzubillahimindzalik, jangan.
Tapi, datanglah. Ini hak konstitusi Anda, ini hak demokrasi kita semua ya. Bismillah mudah-mudahan yang menjadi hakim di MK juga menggunakan nuraninya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Berita Terkait
-
Ketua dan Anggota KPU Datang Full Team ke Sidang Perdana Gugatan Pilpres
-
Polisi dan Tentara Jaga Sidang Perdana Gugatan Pilpres Tak Bersenjata Api
-
Polisi dan Tentara Mulai Bersiaga di Depan Gedung MK
-
Profil 9 Hakim MK Penentu Nasib Prabowo - Sandiaga di MK
-
Jalan ke Gedung MK Ditutup, Arus Lalu Lintas Jakarta Jumat Pagi Lancar
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check