Suara.com - Penyeru Aceh referendum Muzakir Manaf alias Mualem akan bertemu Menteri Koordinantor Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam waktu dekat. Namun Wiranto tidak akan memperpanjang pernyataan Mualem itu.
Wiranto menampik pertemuannya dengan mantan panglima Gerekan Aceh Merdeka atau GAM itu berkaitan dengan persoalam referendum.
"Bukan lagi referendum, referendum sudah selesai, dia sudah minta maaf, sudah mencabut pernyataan yang lalu. saya kira selesai," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Wiranto menjelaskan kemungkinan pertemuannya dengan Mualem ialah untuk membahas persoalan lain di luar isu referendum Aceh.
"Mungkin juga kita melakukan komunikasi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menyangkut sebagaimana partisipasi masyarakat Aceh dalam pembangunan nasional. Saya kira temanya ke sana," kata Wiranto.
Pertemuan dengan Mualem tersebut seharusnya dilaksanakan pada hari ini. Namun karena terkendala transportasi, pertemuan itu diundur menjadi Selasa (18/6/2019) besok.
"Sebenarnya hari ini saya akan menerima saudara Mualem dari Aceh, Muzakir Manaf dari Aceh tapi sementara tertunda karena masalah transportasi. Iya besok rencana akan saya terima," kata Wiranto.
Diketahui, Muzakir Manaf alias Mualem menyerukan masyarakat Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Pihannya, mau tetap di Indonesia atau lepas dan jadi negara baru.
Muzakir Manaf merupakan mantan panglima Gerekan Aceh Merdeka atau GAM yang saat ini menjadi Ketua Umum Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA). Muzakir Manaf juga pernah menjadi wakil gubernur Aceh.
Baca Juga: Klarifikasi Seruan Referendum, Respons Moeldoko ke Eks Panglima GAM Menohok
Seruan referendum itu dikatakan Muzakir Manaf alias Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam kemarin.
“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” begitu tegas Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel yel "hidup Mualem".
Berita Terkait
-
Klarifikasi Seruan Referendum, Respons Moeldoko ke Eks Panglima GAM Menohok
-
Klarifikasi Referendum Aceh, Eks Panglima GAM: Itu Spontan, Aceh Pro-NKRI
-
Sumatera Ancam Referendum dan Minta Balikin Emas Tugu Monas, Gibran: Apaan?
-
Dituding Hasut Perang Aceh, Ferdinand Demokrat Murka
-
Wiranto Duga Seruan Referendum karena Suara Partai Aceh Merosot
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
-
Media Asing: Donald Trump 'Permalukan' FIFA Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai
Terkini
-
Siswa Disabilitas SMAN 81 Jakarta Bobol Sistem Pertahanan Militer, Kini Dilirik Intelkam Polri
-
Rumor Pergantian Menkeu Menguat Usai Chatib Basri Bertemu Prabowo, Ini Kata Dasco
-
Jaksa Bongkar Niat Jahat Nadiem Makarim: Tak Hanya Rencana, Tapi Dieksekusi Sistematis
-
Polri Akui Sulit Penuhi Kuota 2 Persen Disabilitas: Butuh 9.000 Personel
-
Instruksi Ngeri Ketua Yayasan Daycare Little Aresha: Kalau Lari-larian Diikat Saja
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!