Suara.com - Idham Amiruddin, saksi dari Tim Kuasa Hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengungkapkan adanya Data Pemilih Tetap (DPT) siluman yang digunakan saat Pemilihan Presiden 2019 di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Namun, dirinya tidak mengetahui kalau suara Prabowo - Sandiaga unggul di daerah yang disebutnya memiliki DPT siluman.
Idham menjelaskan soal adanya DPT siluman yang digunakan dalam Pemilihan Presiden 2019 saat menjadi saksi pada sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). Ketua Tim Kuasa Hukum dari pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin sempat melemparkan pertanyaan kepada Idham.
Dalam persidangan itu Idham sempat menjelaskan asal daerahnya yakni Makassar. Dirinya mengamini apabila hanya 6 TPS yang menggunakan DPT valid.
"Wilayah bapak di Makassar apakah di situ ada NIK rekayasa?," tanya Ali kepada Idham.
"Hanya 6 TPS yang benar," jawab Idham.
Ali kemudian menanyakan soal pengecekan yang dilakukan oleh Idham untuk melakukan verifikasi. Idham menjelaskan bahwa dirinya melakukan uji sample saat hari pemungutan suara. Ia mencocokan data yang dimilikinya dengan data DPT yang tertempel di setiap TPS.
Lebih lanjut, Ali kembali melemparkan pertanyaan.
Ia bertanya apakah adanya NIK rekayasa itu juga terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Ali memastikan kepada Idham apakah dirinya mengetahui kalau Prabowo - Sandiaga unggul di daerah-daerah yang disebutkannya menggunakan DPT dengan NIK rekayasa.
"Bapak tahu enggak di Enrekang itu 02 mendapatkan suara 75 persen?," tanya Ali.
Baca Juga: Kebelet Pipis, Hakim MK ke Saksi Tim Prabowo: Pak Idham Bisa Lihat Saya?
"Saya tidak tahu," jawab Idham.
Idham berusaha kembali meyakini apakah Idham mengetahui kalau Prabowo-Sandiaga juga unggul di daerah Kabupaten Pinrang, Sulsel. Dari data yang dimiliki KPU, Prabowo-Sandiaga unggul 61 persen suara dari Capres - Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
"Bapak tahu di Pinrang itu 02 mendapatkan 61 persen?," tanya Ali kembali.
"Saya tidak tahu," jawab Idham.
Berita Terkait
-
Kebelet Pipis, Hakim MK ke Saksi Tim Prabowo: Pak Idham Bisa Lihat Saya?
-
Saksi Tim Prabowo Kebelet Pipis, Sidang MK Diskors
-
Rocky Gerung Mau MK Jadi Mahkamah Akal Sehat: Adil Bukan Dengarkan 2 Pihak
-
Heboh di Sidang Sengketa Pilpres, Sosok Misterius Udung Jadi Trending Topic
-
Terdaftar Jadi Saksi Tim Prabowo, Cuitan Haris Azhar Ini Memantik Sorotan
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan