Suara.com - Berear video ceramah Ustaz Rahmat Baequni yang menyebut ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, sengaja diracun.
Tujuannya, klaim Baequni, agar KPPS tidak bisa memberikan kesaksian mengenai kondisi di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2019.
Video tersebut diunggah salah satu akun Twitter @p3nj3l4j4h. Belum diketahui kapan video tersebut diambil dan dimana lokasi ceramah.
Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik, Rahmat Baequni mengaku mendapatkan informasi bahwa dari ratusan petugas KPPS yang meninggal, ditemukan zat racun berupa gas dalam tubuhnya. Racun tersebut ditemukan melalui periksa laboratorium, bukan autopsi.
"Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika semua yang meninggal ini dites di lab, bukan di autopsi tapi dicek di lab foensiknya ternyata semua yang meninggal ini dalam tubuhnya mengandung zat yang sama , zat racun berupa gas," kata Rahmat Baequni seperti dikutip Suara.com, Rabu (19/6/2019).
Rahmat Baequni menyebut zat racun tersebut dimasukkan lewat rokok dan dibagikan ke TPS yang ada.
"Zat racun berupa gas yang dimasukkan ke dalam rokok yang disebar ke setiap TPS," imbuh Rahmat Baequni.
Tujuan pemberian racun tersebut agar para petugas KPPS meninggal dalam waktu singkat sekitar 1 hingga 2 hari. Dengan begitu, mereka tidak bisa memberikan kesaksian mengenai apa yang terjadi di TPS.
"Tujuannya apa untuk membuat mereka meninggal tidak dalam waktu yang lama setelah 1 hari atau paling tidak 2 hari. tujuannya apa agar mereka tidak memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi di TPS," ungkap Rahmat Baequni.
Baca Juga: Bilang Terorisme Diciptakan Densus 88, Marak Tagar #TangkapRahmatBaequni
Video tersebut mendadak viral dan menjadi sorotan warganet. Banyak warganet yang menyayangkan sikap Rahmat Baequni menyebarkan hoaks kepada masyarakat.
Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penelusuran mengenai video tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, video tersebut direkam di wilayah Jawa Barat.
"Dari Direktorat Siber, karena locus dan tempusnya di Jawa Barat, diserahkan ke Jawa Barat. Setelah itu, Polda Jawa Barat akan membuat laporan polisi tipe A. Nanti baru diselidiki unsur melawan hukumnya, kasusnya dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dan diasistensi Polri," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
Berita Terkait
-
Bilang Terorisme Diciptakan Densus 88, Marak Tagar #TangkapRahmatBaequni
-
Bilang Jawa dan 5 Pulau Lain dari Bahasa Arab, Ustaz Baequni Ditertawakan
-
Beredar, Video Ustaz Baequni Sebut Pulau Sumatra Dulu Bernama Asyamatiro
-
Ustaz Baequni Sebut Simbol Bisa Batalkan Salat, Ini Cuitan Menohok Tokoh NU
-
Polemik Desain Al Safar, Ustaz Baequni Sebut Simbol Bisa Batalkan Salat
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW