Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku akan berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk menelusuri data soal tiga persen anggota TNI yang dianggap antipancalisa terpapar paham radikalisme.
"Saya akan konfirmasi dulu kepada beliau (Ryamizard) dasarnya apa, riset atau survei dari mana biar clear nantinya seperti apa," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Dia menganggap angka tiga persen merupakan jumlah yang cukup banyak. Karena itu, dirinya ingin mengetahui apa penyebab para prajurit TNI menyimpang dari ideologi pancasila.
"Iya cukup banyak (tiga persen), makanya kami ingin tahu apa (penyebabnya)," tutur dia.
Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu pihaknya akan mendalami data yang diungkap Kemenhan. TNI, kata Moeldoko akan tegas memberikan sanksi kepada prajurit TNI yang terindikasi paham radikalisme.
"Begini, di TNI itu ada yang namanya shanti dharma, itu biasanya ada jam komandan setiap saat. Setiap saat itu ada jam komandan, makanya yang perlu kita lihat lagi adalah sudah sejauh mana itu, nanti kami dalami," ucap dia.
Namun jika anggota TNI yang terindikasi paham radikalisme sudah mengakar, sanksinya dipecat. Dia pun berkelakar bahwa sanksinya bagi TNI yang sudah terkena paham radikalisme akan dibuang laut.
"Yapi pada dasarnya di TNI tegas, kalau indikasinya sudah tidak bisa diperbaiki ya (dipecat), buang ke laut kan begitu," tandasnya.
Baca Juga: Moeldoko: Saya Tidak Pernah Mengajarkan Berbuat Curang
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
KPK Akui Periksa Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Haji Soal Uhud Tour Miliknya
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung