Prabowo Larang MK Didemo, PA 212: Ini Bukan Urusan Politik Tapi Keadilan!

Suara.com - Sejumlah organisasi Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menggelar unjuk rasa di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).

Namun, para peserta aksi massa tersebut belum bisa memutuskan apakah akan menerima hasil putusan sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019.

Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin mengatakan bahwa para pendemo akan melihat terlebih dulu hasil putusan sidang gugatan sengketa Pilpres 2019. Setelah mendengar hasilnya, barulah petinggi-petinggi dari ormas Islam tersebut akan bermusyarah untuk menentukan sikap.

"Kemudian kami melihat tokoh-tokoh bangsa ini semuanya bagaimana itu kan nanti kami bisa pertimbangkan lagi ke depan, bagaimana kami menerima keputusan nanti," kata Novel saat dihubungi Suara.com.

Terkait unjuk rasa yang bertemakan Tahlil Akbar 266 ini, Novel mengklaim ada puluhan ribu peserta aksi yang sudah turun di sekitaran Gedung MK. Dia menyebut, para pendemo itu datang dari daerah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.

Meski Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto melarang pendukungnya untuk datang ke sekitaran Gedung MK saat pengumuman, para peserta aksi massa tersebut tetap datang.

Novel mengatakan bahwa kehadiran para peserta aksi massa itu jangan dilihat sebagai kegiatan berbau politik.

Menurutnya, sebagai umat Islam, para peserta aksi massa itu memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya demokrasi sampai keluarnya putusan dari MK.

"Ini bukan urusan politik, ini untuk keadilan. Kami harus punya tanggung jawabnya namanya orang Islam. Keadilan itu adalah nilai-nilai agama, kalau untuk nilai agama kami ngikut kepada ulama. Jadi tugas masing-masing," tandasnya.

Baca Juga: Kawal Hasil Gugatan Prabowo, FPI Depok Kirim Ratusan Laskar ke MK Besok