Suara.com - Sejumlah organisasi Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menggelar unjuk rasa di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).
Namun, para peserta aksi massa tersebut belum bisa memutuskan apakah akan menerima hasil putusan sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019.
Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin mengatakan bahwa para pendemo akan melihat terlebih dulu hasil putusan sidang gugatan sengketa Pilpres 2019. Setelah mendengar hasilnya, barulah petinggi-petinggi dari ormas Islam tersebut akan bermusyarah untuk menentukan sikap.
"Kemudian kami melihat tokoh-tokoh bangsa ini semuanya bagaimana itu kan nanti kami bisa pertimbangkan lagi ke depan, bagaimana kami menerima keputusan nanti," kata Novel saat dihubungi Suara.com.
Terkait unjuk rasa yang bertemakan Tahlil Akbar 266 ini, Novel mengklaim ada puluhan ribu peserta aksi yang sudah turun di sekitaran Gedung MK. Dia menyebut, para pendemo itu datang dari daerah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.
Meski Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto melarang pendukungnya untuk datang ke sekitaran Gedung MK saat pengumuman, para peserta aksi massa tersebut tetap datang.
Novel mengatakan bahwa kehadiran para peserta aksi massa itu jangan dilihat sebagai kegiatan berbau politik.
Menurutnya, sebagai umat Islam, para peserta aksi massa itu memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya demokrasi sampai keluarnya putusan dari MK.
"Ini bukan urusan politik, ini untuk keadilan. Kami harus punya tanggung jawabnya namanya orang Islam. Keadilan itu adalah nilai-nilai agama, kalau untuk nilai agama kami ngikut kepada ulama. Jadi tugas masing-masing," tandasnya.
Baca Juga: Kawal Hasil Gugatan Prabowo, FPI Depok Kirim Ratusan Laskar ke MK Besok
Berita Terkait
-
Kawal Hasil Gugatan Prabowo, FPI Depok Kirim Ratusan Laskar ke MK Besok
-
Prabowo Imbau Tak Aksi di Gedung MK, Jubir PA 212: Kami Bela Agama
-
Demo Alumni 212 di Dekat MK Disindir Profesor: Masa Halal Bi Halal di Jalan
-
Pakai Daster Pink, Emak-emak di Gedung MK Mau Bunuh Diri dan Ketemu Jokowi
-
Polda DIY Pastikan Tak Ada Pengerahan Massa dari Yogyakarta ke Jakarta
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden