Kubu Prabowo: PP Diteken Jokowi, Ma'ruf Amin Sah Jadi Pejabat BUMN

Suara.com - Tim Kuasa Hukum Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menilai kalau pelanggaran Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin sebagai pejabat anak perusahaan BUMN telah terbukti. Sebab menurutnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang di dalamnya telah tercantum aturan kalau anak perusahaan BUMN termasuk ke dalam BUMN.

Sebagaimana diketahui, Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga memasukan pelanggaran tersebut ke dalam dalil permohonan pada sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Maruf Amin dianggap melanggar syarat pencalonan cawapres karena menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas di dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM) anak usaha PT Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah, anak usaha PT Bank BNI 46.

Pihak dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin sempat menilai kalau Maruf Amin hanya memiliki jabatan dari anak perusahaan BUMN yang tidak termasuk BUMN. Karena itu, TKN Jokowi - Ma'ruf Amin menyebut tidak ada pelanggaran.

"Izinkan saya membacakan satu poin, bahwa Presiden Jokowi sudah pernah menerbitkan PP 72/2016 yang intinya menegaskan bahwa anak perusahaan bumn adalah bagian dari BUMN," kata anggota Tim Kuasa Hukum, Iwan Satriawan dalam diskusi di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Menurut Iwan, dari aturan yang tercantum dalam PP itu sudah menunjukkan kalau anak perusahaan BUMN juga menjadi bagian dari BUMN. Aturan yang dimaksud Iwan, yakni PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu, Iwan menilai kalau Maruf Amin telah terbukti melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

Alasan Tim Kuasa Hukum lebih ngotot untuk mengajukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu karena ingin mengedepankan aspek konstitusionalitas daripada pelaksanaan Pilpres 2019.

Ia pun mengutip pernyataan dari Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie bahwa sengketa hasil pilpres itu terdiri dari dua faktor yakni angka-angka perolehan suara dan faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap perolehan suara itu sendiri.

"Kami ingin keluar dari paradigma yang dua itu. Kami ingin masuk ke paradigma yang kami uji adalah aspek konstitusionalitas pelaksanaan pilpres, bahwa menurut Prof Jimly yang dimaksud dengan sengketa hasil perolehan suara itu adalah yang pertama angka-angka perolehan suara dan faktor-faktor yang mempengarhui keluarnya angka itu," tandasnya.

Baca Juga: Besok Jokowi - Maruf Amin Tak Datang ke Sidang Putusan Sengketa Pilpres MK