Bukan Khofifah, Menag Lukman: Nama Haris Rekomendasi dari Rommy

Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklaim tak pernah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa soal nama Haris Hassanudin masuk dalam pencalonan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Agama.

Hal itu disampaikan Lukman sebagai saksi di persidangan sidang kasus jual beli jabatan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris dan Kepala Kantor Kabupaten Gresik Kemenag, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

"Bu Khofifah sama sekali tidak pernah menyampakain ke saya terkait saudara Haris," kata Lukman di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Saat melakukan seleksi jabatan di Kemenag, Lukman mengaku memang meminta sejumlah masukan dari akademisi. Namun, dia tak menampik masukan terkait pencalonan Haris tersebut juga didapat dari eks Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Rommy.

"Oh ya yang terkait dengan Haris hanya masukan dari Romahurmuziy. Tidak ada yang langsung kepada saya," ujar Lukman.

Lukman pun membantah ada intervensi dari Rommy terkait seleksi pencalonan pejabat Kemenag termasuk memasukan nama Haris sebagai Kakanwil Kemenag di Jatim.

Dugaan intervensi itu lantaran Lukman merupakan kader PPP saat Rommy masih menjabat ketua umum.

"Sama sekali tidak. Saya merasa saya cukup mandiri untuk menjalankan kewenangan saya sebagai Menag tanpa intervensi dari pihak manapun," tutup Lukman.

Dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag telah menyeret tiga orang termasuk eks Ketua Umum PPP Romahumuziy atau Rommy. Selain Rommy, kedua orang itu adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Jawa Timur Muhammad Muafaq Wirahadi.

Baca Juga: Akhirnya, Menteri Agama Lukman Hakim Jadi Saksi Sidang Korupsi Anak Buahnya

Berkas kedua pejabat Kemanag itu pun sudah lebih dulu masuk ke persidangan.

Dalam kasus ini, Haris dan Muafaq didakwa memberikan uang suap kepada Rommy yang masing-masing berjumlah Rp 325 juta dan Rp 91,4 juta. Kemudian untuk meloloskan mereka berdua, Rommy pun meminta bantuan Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Atas perbuatannya, Haris Hasanudin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.