Suara.com - Pengamat politik Sebastian Salang menilai isu Partai Gerindra gabung ke koalisi parpol pengusung Jokowi - Maruf Amin sulit terwujud. Sebab partai yang diketuai Parabowo Subianto itu memiliki sejumlah pertimbangan.
Sebastian menyebut salah satu yang akan dipertimbangkan Gerindra adalah keinginan pendukungnya dan pertimbangan Pemilu berikutnya.
"Untuk bergabung ke koalisi (Jokowi-Ma'ruf) tentu saja tidak mudah juga, karena Gerindra punya pertimbangan kalau gabung ke koalisi sekarang," ujar Sebastian dalam diskusi bertajuk "Sesudah MK : Silahturahmi atau Negosiasi" di kantor Formappi, Jakarta, Jum'at (28/6/2019).
"Nanti apakah kata pendukung (kalau Gerindra gabung Jokowi), ini pertimbangan parpol, pertimbangan pemilu berikutnya, ini ada efek politik, kalau pilihan itu diambil Gerindra, apakah ada untungnya?," lanjut dia.
Ia kemudian menuturkan, Jokowi dan Partai Gerindra pasti memiliki kalkulasi tersendiri terkait hal tersebut. Sedangkan Jokowi kata Sebastian, juga harus berkonsultasi dengan partai koalisi pendukung.
Sebastian mengatakan koalisi Jokowi - Maruf pasti akan mempertimbangkan manfaat merapatnya Partai Gerindra ke koalisi. Sehingga tidak mudah bagi Jokowi untuk meyakinkan partai koalisi soal wacana bergabungnya Partai Gerindra.
"Ya secara politik partai pendukung 01, berharap ketika menang dapat jatah menteri, hitung- hitungannya gitu. Kalau ditambah koalisi 02 tentu mengurangi jatah kabinet. Maka penting dibicarakan, idealnya politik kita dibangun argumentasi dan penjelasan rasional," ucap dia.
Terkait isu Demokrat dan PAN yang juga dikabarkan akan bergabung dengan koalisi partai politik, ia menilai tidak salah. Pasalnya oposisi yang bergabung dengan partai pemenang Pilpres sudah biasa.
"Yang tadinya oposisi jadi gabung dengan partai pemenang itu biasa. Memang koalisi kita di Indonesia tidak dibangun dengan ikatan solid dan kuat ada kesan koalisi yang dibangun itu koalisi jangka pendek, kepentingan usung presiden dan setelah itu bisa tercerai berai, yang kalah bisa
gabung ke yang menang," tandasnya.
Baca Juga: BW Sebut Hakim MK Tak Lakukan Judicial Activism, Tim Hukum Jokowi: Keliru!
Berita Terkait
-
BW Sebut Hakim MK Tak Lakukan Judicial Activism, Tim Hukum Jokowi: Keliru!
-
Bubarkan BPN dan Koalisi Adil Makmur, Prabowo Minta Maaf Kalah di MK
-
Keok di MK, Prabowo Tinggalkan Rumah dan Salami Pendukungnya
-
Analis Politik Sarankan Partai Gerindra Jadi Oposisi Tapi yang Matang
-
Jokowi - Prabowo Sempat Bertemu di Bangkok Thailand? TKN Ungkap Ini
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Soroti Angkot Ngetem Picu Macet, Pramono Anung Bakal Tambah Armada Mikrotrans dan JakLingko
-
Sisi Humanis Warga Iran, Tawarkan Buah ke Jurnalis Padahal Rumahnya Hancur Lebur Habis Diserang
-
Tak Cuma Kepala Dinas, Bupati Tulungagung Diduga Peras Sekolah dan Camat
-
Ikhtiar Mbah Kibar Melawan Sita Bank dengan Goresan Kuas, Bukan Belas Kasihan
-
Kisah Mama Redha, Nelayan Perempuan Sumba yang Viral Jualan Hasil Laut Lewat TikTok Live
-
Mossad Punya Bos Baru, Tangan Kanan Benjamin Netanyahu Makin Yakin Bisa Gulingkan Rezim Iran
-
Satgas Haji Resmi Dibentuk, Fokus Sikat Haji Ilegal dan Travel Nakal
-
Update Perang Kata Donald Trump vs Paus Leo XIV, Ini Kronologinya
-
Pemerintah Siapkan Inpres Perlindungan Satwa, Wisata Gajah Tunggang Bakal Segera Dihapus
-
Imbas Manipulasi Laporan Pakai AI, 3 PPSU Kena SP1 dan Lurah Dibebastugaskan