Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief kembali membuat cuitan bernada sindiran. Kali ini, ia menyindir mengenai posisi oposisi.
Melalui akun Twitter miliknya @andiarief_, Andie Arief menyebut bila suatu partai bisa oposisi atau minoritas di parlemen lantaran terpaksa maupun pilihan.
Meski demikian, ia meminta agar oposisi tidak merasa pasti masuk ke surga. Sebab, akan tiba waktunya oposisi akan membutuhkan bantuan partai yang dianggap neraka.
"Menjadi oposisi atau tepatnya minoritas di parlemen bisa karena terpaksa atau karena pilihan. Tapi jangan merasa pasti masuk surga," kata Andi Arief seperti dikutip Suara.com, Kamis (4/7/2019).
"Karena suatu saat pasti akan meminta tolong partai yang dianggap masuk neraka, misalnya kurangnya syarat kursi pilkada," imbuhnya.
Andi Arief menjelaskan, selama ini belum pernah ada oposisi yang sukses di parlemen untuk menjatuhkan pemerintahan. Ia memberikan contoh jatuhnya rezim kepemimpinan Soeharto pada 1998 akibat dorongan oposisi jalanan.
"Belum pernah ada oposisi atau minoritas sukses di parlemen dalam hal menjatuhkan pemerintahan. Belum ada. Tahun 1998 jatuhnya Soeharto karena oposisi jalanan memaksa mayoritas parlemen (Golkar) meminta mundur Soeharto," ungkap Andi Arief.
Tak hanya itu, pada 2010 lalu ada upaya menggulingkan pemerintahan melalui kasus Century juga bukan digawangi dari oposisi. Melainkan datang dari para oportunis yakni koalisi PKS dan Golkar yang bermain mata dengan Gerindra dan PDIP.
Meski demikian, upaya menggulingkan pemerintahan tersebut juga menemui kegagalan.
"Begitu juga tahun 2010, upaya menggulingkan pemerintah melalui kasus Century juga bukan dari oposisi atau minoritas parlemen, tapi datang dari oportunisme dalam koalisi (PKS dan Golkar yg main mata dengan Gerindra dan PDIP). Upaya penggulingan itu juga gagal total," pungkasnya.
Baca Juga: Bikin Speechless, Ini Kata-kata Terakhir 7 Tokoh Dunia Sebelum Wafat
Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, partai koalisi Prabowo belum menentukan pilihan politik. PAN, Gerindra dan juga Demokrat masih belum menunjukkan sikap politik mereka, apakah akan mendukung koalisi pemerintahan Jokowi atau menjadi oposisi.
Hingga kini, baru PKS saja yang menyatakan secara terang-terangan untuk tetap menjadi oposisi pemerintahan Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
Terkini
-
Driver Taksi Rudapaksa Penumpang, DPR: Negara Tak Boleh Biarkan Perempuan Hidup Dalam Rasa Tak Aman
-
BPJS Kesehatan Butuh Dukungan Banyak Pihak untuk Mencegah Terjadinya Fraud JKN
-
Update Terbaru Banjir Bandang dan Longsor Agam: 86 Orang Meninggal, 88 Orang Hilang, 2.500 Mengungsi
-
Program JKN Sukses, Delegasi Afrika Datangi BPJS Kesehatan untuk Belajar
-
Tangguh Jaga Inflasi 2025, Pemprov Jateng Pertahankan Prestasi TPID Terbaik Tingkat Provinsi
-
Longsor Susulan di Silaiang Bawah, 1 Prajurit TNI AD Gugur dan 2 Hilang saat Evakuasi!
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan