Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno angkat bicara ihwal Partai Nasdem yang meminta jatah 11 kursi menteri di kabinet Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
PDI Perjuangan sebagai partai dengan perolehan suara terbesar di parlemen, kata Hendrawan, menghormati konstitusi di mana pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Terkait dengan permintaan Nasdem mengenai jatah menteri, Hendrawan menilai seharusnya hal itu tidak diungkapkan.
"Sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan ya tidak klaim-klaim seperti itu," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).
Sebelumnya, politikus Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan jatah menteri untuk partainya pada kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin harus lebih banyak, berdasarkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2019.
Menurutnya, Nasdem juga berhak memiliki jatah kursi lebih banyak dibanding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyusul pernyataan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang berharap dapat jatah 10 kursi menteri.
"Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya nasdem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2019).
Namun Taufiqulhadi mengaku jika pembahasan mengenai jatah menteri belum dibicarakan. Ia juga menilai, mengumbar jatah kursi menteri ke hadapan publik bukan suatu hal yang elok, sebagaimana yang dikatakan Cak Imin beberapa waktu lalu.
"Jadi enggak perlu diungkap-ungkapkan. Tapi pada dasarnya kalau bicara kursi atau perolehan suara, kursi Nasdem lebih tinggi daripada kursi PKB di DPR," ujarnya.
Baca Juga: Nasdem Minta Jatah Menteri ke Jokowi, Harus Lebih Banyak dari PKB
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor