Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan siap berbagi jatah kursi menteri dalam kabinet Jokowi-JK dengan Partai Demokrat serta partai lain pendukungnya.
Hal itu ditujukan sekaligus mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Seandainya ada tawaran, itu wajar. Itu bargaining politik, selama tidak mengganggu politik yang kita bangun (tidak apa-apa)," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
PDI Perjuangan bahkan rela mengurangi jatah menterinya di kabinet Jokowi-JK untuk partai anggota baru yang merapat. Jokowi-JK sendiri mengalokasikan 16 dari 34 menterinya untuk kalangan profesional dari kalangan partai politik.
"Kami sudah menyiapkan opsi itu (tawaran) dan meyakinkan partai lain. Kami siap mengurangi jatah kami (di kabinet)," kata Tjahjo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah