Suara.com - Wakil Presiden terpilih Maruf Amin mengaku nyaman menggunakan sarung meskipun dirinya akan menjadi Wakil Presiden Indonesia. Dalam aturan yang berlaku, tidak ada peraturan yang melarang pimpinan negara mengenakan sarung.
Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah menjelaskan bahwa acara diplomatik secara khusus terdapat standar pakaian yang harus dikenakan seperti pakaian Pakaian Sipil Lengkap (PSL), pakaian nasional, informal, dan casual. Namun, untuk pakaian pimpinan negara menurutnya bisa disesuaikan secara fleksibel.
"Kalau secara diplomatik standarnya ada formal/ PSL, pakaian nasional, informal dan casual. Untuk acara resmi kenegaraan sarung belum, tidak termasuk. Tetapi bisa saja lebih fleksibel, misalnya bawahan sarung atasnya jas warna gelap," jelas Husain kepada Suara.com, Kamis (4/7/2019).
Sejauh pengetahuan Husain, banyak kepala negara juga yang mengenakan pakaian tradisional saat menghadiri acara diplomatik. Sebut saja Raja Arab Saudi yang sering mengenakan pakaian panjang berwarna putih dan disebut dengan thawb.
"Ada juga kan kepala atau pejabat pemerintahan seperti Myanmar yang memakai pakaian layaknya sarung atasnya jas tutup," ujarnya.
Lebih lanjut Husain melihat tidak masalah kalau Maruf Amin mengenakan sarung saat bekerja menjadi wapres. Ia juga berharap Maruf Amin tidak mengubah gaya berpakaiannya hanya karena menjabat sebagai wapres.
"Mudah-mudahan beliau tidak mengubah stylenya. Tetap saja seperti saat ini setelah beliau resmi menjabat sebagai wapres," tandasnya.
Untuk diketahui, Maruf Amin mengenakan jas berwarna abu-abu, sarung bercorak batik etnik berwarna hitam dan peci hitam saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). Maruf Amin mengaku masih nyaman mengenakan sarung meskipun nantinya akan berstatus orang nomor dua di Indonesia.
"Lihat nanti saja, sampai hari ini saya masih pakai sarung sebelum dilarang pakai sarung," kata Maruf Amin usai berbincang dengan JK.
Baca Juga: Maruf Amin Klaim Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Tak Bagi-bagi Kursi Menteri
Berita Terkait
-
Jokowi - Ma'ruf Mulai Godok Nama Menteri Pertengahan Juli
-
Jokowi Berharap Prabowo Datang ke Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
-
Bertemu JK, Ma'ruf Amin: Dulu Sebagai Ketua MUI, Sekarang Wapres Terpilih
-
Usai Temui JK, Ma'ruf Amin Dibekali Bahan-bahan Tugas Wapres
-
Pakai Sarung dan Peci, Ma'ruf Amin Temui JK di Kantor Wapres
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran