Suara.com - Wakil Presiden terpilih Maruf Amin mengaku nyaman menggunakan sarung meskipun dirinya akan menjadi Wakil Presiden Indonesia. Dalam aturan yang berlaku, tidak ada peraturan yang melarang pimpinan negara mengenakan sarung.
Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah menjelaskan bahwa acara diplomatik secara khusus terdapat standar pakaian yang harus dikenakan seperti pakaian Pakaian Sipil Lengkap (PSL), pakaian nasional, informal, dan casual. Namun, untuk pakaian pimpinan negara menurutnya bisa disesuaikan secara fleksibel.
"Kalau secara diplomatik standarnya ada formal/ PSL, pakaian nasional, informal dan casual. Untuk acara resmi kenegaraan sarung belum, tidak termasuk. Tetapi bisa saja lebih fleksibel, misalnya bawahan sarung atasnya jas warna gelap," jelas Husain kepada Suara.com, Kamis (4/7/2019).
Sejauh pengetahuan Husain, banyak kepala negara juga yang mengenakan pakaian tradisional saat menghadiri acara diplomatik. Sebut saja Raja Arab Saudi yang sering mengenakan pakaian panjang berwarna putih dan disebut dengan thawb.
"Ada juga kan kepala atau pejabat pemerintahan seperti Myanmar yang memakai pakaian layaknya sarung atasnya jas tutup," ujarnya.
Lebih lanjut Husain melihat tidak masalah kalau Maruf Amin mengenakan sarung saat bekerja menjadi wapres. Ia juga berharap Maruf Amin tidak mengubah gaya berpakaiannya hanya karena menjabat sebagai wapres.
"Mudah-mudahan beliau tidak mengubah stylenya. Tetap saja seperti saat ini setelah beliau resmi menjabat sebagai wapres," tandasnya.
Untuk diketahui, Maruf Amin mengenakan jas berwarna abu-abu, sarung bercorak batik etnik berwarna hitam dan peci hitam saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). Maruf Amin mengaku masih nyaman mengenakan sarung meskipun nantinya akan berstatus orang nomor dua di Indonesia.
"Lihat nanti saja, sampai hari ini saya masih pakai sarung sebelum dilarang pakai sarung," kata Maruf Amin usai berbincang dengan JK.
Baca Juga: Maruf Amin Klaim Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Tak Bagi-bagi Kursi Menteri
Berita Terkait
-
Jokowi - Ma'ruf Mulai Godok Nama Menteri Pertengahan Juli
-
Jokowi Berharap Prabowo Datang ke Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
-
Bertemu JK, Ma'ruf Amin: Dulu Sebagai Ketua MUI, Sekarang Wapres Terpilih
-
Usai Temui JK, Ma'ruf Amin Dibekali Bahan-bahan Tugas Wapres
-
Pakai Sarung dan Peci, Ma'ruf Amin Temui JK di Kantor Wapres
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah