Suara.com - Kapolri Jenderal Pol.Tiro Karnavian berharap ada anggota Polri yang lolos menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK memiliki sejarah panjang bersama Polri. Ia menyebut Polri turut membesarkan KPK melalui para anggotanya yang ikut menjadi komisioner.
Selain itu, kata dia, dengan komisioner yang berasal dari Polri tentunya akan memberi nilai tambah karena kerja sama dengan kepolisian akan lebih mudah.
"Mulai dari Pak Taufiqurahman, Pak Bibit Samad, sekarang Bu Basaria," kata Kapolri usai acara wisuda di Akademi Kepolisian Semarang, Jumat (5/7/2019).
Tito juga mengungkapkan tentang lebih dari 100 personel Polri yang sudah selesai menjalankan tugas di KPK dengan baik dan meletakkan fondasi bagi lembaga anti rasuah tersebut.
"Tidak ada salahnya anggota Polri jadi komisioner KPK," tambahnya.
Ia berharap seleksi calon pimpinan KPK dapat berjalan dengan sehat dan menghasilkan komisioner yang bagus.
Sebanyak 384 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan jumlah itu tercatat sampai, Kamis (4/7/2019) pukul 23.59 WIB.
Selanjutnya, pansel KPK akan mulai melakukan seleksi administrasi pada hari ini. Sedangkan hasilnya bakal diumumkan pada 11 Juli mendatang. Setelah itu, kata Hendardi, pansel KPK akan memasuki tahap meminta pendapat publik.
"Sampai jam 23.59 tadi malam, batas akhir pendaftatan via email jumlah pendaftar mencapai 384 orang," kata anggota Pansel KPK, Hendardi, di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Baca Juga: Tarif Baru Ojol Diterapkan di 41 Kota, Segini Besarannya
Peserta yang lolos tahap uji publik ini akan melaksanakan tes selanutnya, yaitu tahap wawancara. Proses tersebut diproyeksikan berlansung pada September. Setelah itu, pansel akan mengeliminasi peserta menjadi 10 nama dan memberikannya kepada presiden untuk disaring.
Hendardi mengaku, pihaknya belum melakukan verifikasi penggolongan profesi dan lainnya yang mendaftar sebagai capim KPK.
"Kami belum melakukan verifikasi dari profesi mana saja yang mendaftar sebagai Capim KPK," kata Ketua Setara Institute ini.
Berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah profesi yang mendaftar antara lain pengacara, dosen, pegawai swasta, pegawai BUMN, pengusaha, jaksa maupun hakim, anggota TNI atau Polri, auditor, hingga komisioner dan pegawai KPK.
Pansel KPK pun akan menyeleksi pendaftar calon pimpinan KPK dengan sejumlah kriteria kapabilitas yang mumpuni.
"Dia harus paham dan memiliki kombinasi kemampuan. Setelah itu harus paham masalah keuangan negara, memahami tentang procurement, pengadaan dan yang terpenting diperlukan komponen yang paham betul mengenai organisasi internal KPK, jadi memahami manajerial organisasi," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih.
Berita Terkait
-
Basaria, Laode, dan Alexander Daftar Capim KPK Lagi
-
KPK Periksa Adik Nazaruddin Kasus Suap Bowo Sidik
-
Total, 384 Orang Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK, Hari Ini Seleksi Administr
-
Pendaftaran Manual Ditutup, 348 Orang Terdaftar Sebagai Capim KPK Jilid V
-
Klarifikasi Andre Rosiade Soal Buzzer dan 4 Berita Populer Kamis Kemarin
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik