Suara.com - Kapolri Jenderal Pol.Tiro Karnavian berharap ada anggota Polri yang lolos menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, KPK memiliki sejarah panjang bersama Polri. Ia menyebut Polri turut membesarkan KPK melalui para anggotanya yang ikut menjadi komisioner.
Selain itu, kata dia, dengan komisioner yang berasal dari Polri tentunya akan memberi nilai tambah karena kerja sama dengan kepolisian akan lebih mudah.
"Mulai dari Pak Taufiqurahman, Pak Bibit Samad, sekarang Bu Basaria," kata Kapolri usai acara wisuda di Akademi Kepolisian Semarang, Jumat (5/7/2019).
Tito juga mengungkapkan tentang lebih dari 100 personel Polri yang sudah selesai menjalankan tugas di KPK dengan baik dan meletakkan fondasi bagi lembaga anti rasuah tersebut.
"Tidak ada salahnya anggota Polri jadi komisioner KPK," tambahnya.
Ia berharap seleksi calon pimpinan KPK dapat berjalan dengan sehat dan menghasilkan komisioner yang bagus.
Sebanyak 384 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan jumlah itu tercatat sampai, Kamis (4/7/2019) pukul 23.59 WIB.
Selanjutnya, pansel KPK akan mulai melakukan seleksi administrasi pada hari ini. Sedangkan hasilnya bakal diumumkan pada 11 Juli mendatang. Setelah itu, kata Hendardi, pansel KPK akan memasuki tahap meminta pendapat publik.
"Sampai jam 23.59 tadi malam, batas akhir pendaftatan via email jumlah pendaftar mencapai 384 orang," kata anggota Pansel KPK, Hendardi, di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Baca Juga: Tarif Baru Ojol Diterapkan di 41 Kota, Segini Besarannya
Peserta yang lolos tahap uji publik ini akan melaksanakan tes selanutnya, yaitu tahap wawancara. Proses tersebut diproyeksikan berlansung pada September. Setelah itu, pansel akan mengeliminasi peserta menjadi 10 nama dan memberikannya kepada presiden untuk disaring.
Hendardi mengaku, pihaknya belum melakukan verifikasi penggolongan profesi dan lainnya yang mendaftar sebagai capim KPK.
"Kami belum melakukan verifikasi dari profesi mana saja yang mendaftar sebagai Capim KPK," kata Ketua Setara Institute ini.
Berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah profesi yang mendaftar antara lain pengacara, dosen, pegawai swasta, pegawai BUMN, pengusaha, jaksa maupun hakim, anggota TNI atau Polri, auditor, hingga komisioner dan pegawai KPK.
Pansel KPK pun akan menyeleksi pendaftar calon pimpinan KPK dengan sejumlah kriteria kapabilitas yang mumpuni.
"Dia harus paham dan memiliki kombinasi kemampuan. Setelah itu harus paham masalah keuangan negara, memahami tentang procurement, pengadaan dan yang terpenting diperlukan komponen yang paham betul mengenai organisasi internal KPK, jadi memahami manajerial organisasi," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih.
Berita Terkait
-
Basaria, Laode, dan Alexander Daftar Capim KPK Lagi
-
KPK Periksa Adik Nazaruddin Kasus Suap Bowo Sidik
-
Total, 384 Orang Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK, Hari Ini Seleksi Administr
-
Pendaftaran Manual Ditutup, 348 Orang Terdaftar Sebagai Capim KPK Jilid V
-
Klarifikasi Andre Rosiade Soal Buzzer dan 4 Berita Populer Kamis Kemarin
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu