Suara.com - Politikus Partai Gokkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai ada upaya aklamasi yang akan digaungkan dalam pencalonan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.
Hal itu diungkapkan Bamsoet saat menanggapi soal pencalonan dirinya sebagai ketua umum Golkar periode 2019 - 2024.
"Ya kita melihat ada indikasi ke arah sana, menurut saya seperti praktik yang terjadi sebelumnya. Ini nggak boleh di Golkar tidak terbiasa itu ketua umum lahir dari rapat pleno atau aklamasi, tetapi lahir dari Munas Golkar biasanya panas tapi kemudian bersatu kembali," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019).
Upaya aklamasi itu, kata Bamsoet terindikasi dari adanya penggalangan suara mayoritas untuk satu orang calon. Seperti diketahui, sejauh ini baru Airlangga Hartanto yang sudah mendeklarasikan diri maju kembali dalam bursa pencalonan ketua umum Golkar.
Bamsoet sendiri juga sudah berencana maju menjadi calon ketua umum setelah mendapat dukungan dari sejumlah DPD tingkat II. Namun dirinya belum juga menyusul Airlangga Hartanto untuk mendeklarasikan diri.
"Indikasi dari aklamasi adalah menggalang dukungan sebanyak-banyaknya lalu dibawa ke rapat pleno, dibuka, ini lah mayoritas. Ini kan pernah terjadi kemarin ya, jadi ini gak boleh lagi. Ketua umum Partai Golkar itu harus lahir dari Munas yang demokratis," tuturnya.
Sebagai informasi, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku ada 400 unsur pimpinan DPD yang telah menyatakan dukungan untuk Airlangga Hartanto untuk maju kembali menjadi ketua umum.
Klaim yang sama kemudian juga dinyatakan oleh kubu yang memberi dukungan kepada Bamsoet, seperti yang disampaikan oleh politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai.
Ia mengatakan sebanyak 400 DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II Partai Golkar telah menyatakan dukungannya kepada Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Baca Juga: Politikus Golkar: Ribut Internal Partai Hanya di Media Massa
"Bamsoet telah mendapatkan dukungan dari 400 DPD I dan DPD II Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum Golkar periode 2019-2024," kata Yorrys dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (7/7/2019) kemarin.
Berita Terkait
-
Politikus Golkar: Ribut Internal Partai Hanya di Media Massa
-
Ketua DPD Golkar Cirebon Dipecat, Ace: Bukan karena Dukung Bamsoet di Munas
-
Dukung Bamsoet Maju Sebagai Calon Ketum, Ketua DPD Golkar Cirebon Dipecat
-
Golkar Gelar Musyawarah Nasional Desember 2019
-
Menghadap Jokowi di Istana, Airlangga Boyong Seluruh Ketua DPP Golkar
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Berkah Ramadan di Masjid Agung Sunda Kelapa: Cerita Pedagang Gorengan Mengais Rezeki Demi Mudik
-
Buka-bukaan Soal Revisi UU KPK 2019, Legislator DPR Ini Bongkar Nama-nama Inisiator di Senayan
-
Rekam Jejak Homi Heluka, Komandan KKB Yahukimo Terlibat 9 Aksi Keji Ditangkap Satgas Damai Cartenz
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Setahun Menjabat, Pramono-Rano Minta Maaf Belum Sanggup Taklukkan 3 Masalah Klasik Jakarta
-
Jakarta Masih Siaga Banjir, Pramono Siapkan Modifikasi Cuaca Jika Hujan Tembus 200mm
-
Menjelang Berbuka, Warga Ramai Berburu Takjil di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng
-
Klarifikasi Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis
-
Sindikat Internasional Sabu 2 Ton di Kepri Dituntut Mati, Kejagung: Mereka Sadar Bawa Narkoba
-
Viral Keluhan Kebisingan Lapangan Padel, Komisi X DPR Desak Pemda Buat Regulasi dan Pasang Peredam