Suara.com - Mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta agar Presiden terpilih Jokowi mempertimbangkan membahas kemungkinan kepulangan pentolan FPI Rizieq Shihab.
Sebab, kepulangan Rizieq diyakini akan mampu meminimalisasi residu dendam politik pada masa yang akan datang.
Hal tersebut disampaikan oleh Dahnil Anzar melalui akun Twitter miliknya @dahnilanzar. Menurutnya, membuka pintu kepulangan Rizieq menjadi salah satu kunci menghentikan polarisasi.
"Membuka 'pintu' kepulangan Habib Rizieq bisa meminimalisasi residu dendam politik di masa yang akan datang," kata Dahnil Anzar seperti dikutip Suara.com, Rabu (10/7/2019).
Dalam unggahannya, ia juga menyertakan sebuah video wawancara saat dirinya menjadi pembicara di media televisi INews.
Dalam acara tersebut, Dahnil Anzar menjelaskan bahwa kepergian Rizieq ke Arab merupakan bentuk dari residu dalam kompetisi politik saat ini.
Oleh karena itu, residu tersebut harus diminimalisasi sehingga tidak menimbulkan dendam politik berlarut-larut.
"Dalam kompetisi politik kita ini ada residunya. residu dalam kompetisi itu apa, salah satunya Habib Rizieq ternyata harus berangkat ke Mekkah," ungkap Dahnil Anzar.
Untuk diketahui, Dahnil Anzar meminta agar dalam rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Prabowo Subianto dibahas mengenai kepulangan Rizieq Shihab.
Baca Juga: Gerindra: Pengajuan Kasasi Prabowo-Sandi ke MA Tanpa Koordinasi
Dahnil Anzar meminta agar pemerintah memberikan kesempatan bagi Rizieq Shihab untuk kembali ke Tanah Air
Meski demikian, hal tersebut ditolak oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Pasalnya, kata Moeldoko, pemerintah tidak pernah mengusir Rizieq keluar dari Indonesia.
Rizieq justru yang berinisiatif lari ke Arab Saudi saat menjadi tersangka kasus pornografi di Polda Metro Jaya.
"Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi-pergi sendiri kok dipulangin, bagaimana sih? Memangnya kita yang mengusir, kan enggak," ujar Moeldoko.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO