Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (tengah) dengan pengawalan tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7). [Suara.com/Arief Hermawan P]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu malam (10/7/2019), membeberkan secara kronologis operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun (NBA).

Dalam OTT itu KPK mengamankan tujuh orang. Selain Nurdin, juga diamankan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS); Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono (BUH); Kadis Lingkungan Hidup Kepri NWN; serta dua staf Dinas Kelautan Perikana‎n MSL dan ARA.

Sementara dari pihak swasta diamankan Abu Bakar (ABK).

"Awal kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan 7 orang," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, Di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Basaria lalu bercerita, bahwa awalnya penyidik KPK mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan uang di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang. Kemudian dilakukan pengecekan di lapangan.

"Itu tim langsung mengamankan ABK pihak swasta di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang sekitar pukul 12.30 WIB," ujar Basaria

Selanjutnya, di waktu yang bersamaan tim mengamankan Budi yang akan keluar dari area pelabuhan tersebut. Dari tangan Budi, tim mengamankan uang sejumlah 6.000 dolar Singapura.

"KPK membawa ABK dan BUH ke Kepolisian Resor Tanjungpinang, untuk pemeriksaan lanjutan," kata Basaria

Selanjutnya, tim juga meminta staff dinas yakni MSL dan ARA dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Polres Tanjung Pinang.

Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB tim KPK bergerak untuk mengamankan Gubernur Nurdin Basirun di rumah dinasnya. Dari rumah dinas gubernur, turut diamankan NWN.

"Dari sebuah tas di rumah NBA (Nurdin Basirun), KPK mengamankan uang sejumlah 43.942 dollar Singapura, 5.303 dolar AS, ‎lima EURO, 407 Ringgit Malayasia, 500 Riyal, serta Rp.132.610.000," ucap Basaria.

Tim KPK lalu membawa Nurdin dan NWN ke Mapores Tanjung Pinang untuk pemeriksaan. Selanjutnya, pada Kamis (11/7/2019), ketujuh orang tersebut dibawa ke kantor KPK, di Jakarta Selatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif selama 1×24 jam, KPK pun menetapkan empat orang tersangka terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri, serta kasus gratifikasi.

Empat tersangka itu adalah Gubernur Kepri, Nurdin Basirun (NBA); Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan (EDS); Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono (BUH); dan pihak swasta, Abu Bakar (ABK).‎

Nurdin, Edy Sofyan, dan Budi diduga menerima suap dalam pengurusan izin tersebut. Sementara Abu Bakar diduga sebagai pemberi suap.