Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku sudah menerima surat dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal rencana perluasan sistem ganjil genap untuk kendaraan pribadi. Syafrin mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi untuk menyikapi permintaan tersebut.
Syafrin menuturkan, Dishub akan melakukan analisa dari kajian BPTJ soal pemberlakuan sistem ganjil genap. Ia menganggap banyak aspek yang harus dinilai sebelum memutuskan akan memenuhi permintaan BPTJ atau tidak.”
“Jadi untuk usulan BPTJ sudah terima surat, akan lakukan koordinasi. Tentu mereka sudah lakukan evaluasi. Evaluasi Yang sudah dilakukan akan kita coba pelajari dari sisi kami Pemprov,” ujar Syafrin saat dihubungi, Jumat (12/7/2019).
Meski demikian, Syafrin menyebut pihaknya belum meminta hasil kajian BPTJ mengenai peluasan sistem ganjil genap di Ibu Kota. Syafrin akan meminta kajian BPTJ untuk dipelajari.
“Itu belum terima lampiran, baru surat. Lampiran kajian belum disampaikan itu kami sedang mintakan. Nanti kita pelajari apakah komperhensif,” katanya.
Permintaan perluasan ganjil-genap dari BPTJ seperti saat Jakarta sedang menjadi tuan rumah Asian Games 2018 lalu. Namun menurut Syafrin, ganjil genap saat Asian games tidak bisa dijadikan contoh seluruhnya karena saat itu penerapannya hanya jangka pendek.
“Nah ini akan kita lakukan kajian, kalau surat BPTJ akan jangka panjang, kalau jangka panjang kami harus lakukan kajian komperhensi untuk kajian jangka panjang,” katanya.
Sebelumnya, BPTJ menganggap kemacetan di Jakarta semakin parah dari hari ke hari. Karena itu, BPTJ meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas sistem ganjil genap untuk kendaraan pribadi.
Kepala BPTJ, Bambang Prihartono menyebut sudah melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang sistem ganjil genap. Hasilnnya, lalu lintas di Jakarta disebut kinerjanya sedang menurun.
Baca Juga: Kemacetan Semakin Parah, BPTJ Minta Perluasan Ganjil-Genap
Bambang mencontohkan kemacetan yang terjadi setiap pagi di tol Cawang menuju Semanggi. Menuruntnya kemacetan di lokasi tersebut tetap mengular sampai ke Cibubur meskipun contra flow sudah diperpanjang.
"Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," kata Bambang Prihartono saat dihubungi, Kamis (12/7/2019).
Berita Terkait
-
Beredar Info Ganjil Genap untuk Motor, Kadishub DKI: Hoaks
-
Uji Coba Lalu Lintas Kota Bandung, Kepadatan Mengular Hingga Arah Pasteur
-
Anggarkan Rp 300 Miliar, Pemkot Depok Bakal Bangun Dua Underpass
-
Dua Rolls-Royce di Satu Garasi, Warganet: Siasati Peraturan Ganjil Genap
-
Boncengan Naik Skutik, Kang Emil Serasa Pengantin Kawin Lari
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO