Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku sudah menerima surat dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal rencana perluasan sistem ganjil genap untuk kendaraan pribadi. Syafrin mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi untuk menyikapi permintaan tersebut.
Syafrin menuturkan, Dishub akan melakukan analisa dari kajian BPTJ soal pemberlakuan sistem ganjil genap. Ia menganggap banyak aspek yang harus dinilai sebelum memutuskan akan memenuhi permintaan BPTJ atau tidak.”
“Jadi untuk usulan BPTJ sudah terima surat, akan lakukan koordinasi. Tentu mereka sudah lakukan evaluasi. Evaluasi Yang sudah dilakukan akan kita coba pelajari dari sisi kami Pemprov,” ujar Syafrin saat dihubungi, Jumat (12/7/2019).
Meski demikian, Syafrin menyebut pihaknya belum meminta hasil kajian BPTJ mengenai peluasan sistem ganjil genap di Ibu Kota. Syafrin akan meminta kajian BPTJ untuk dipelajari.
“Itu belum terima lampiran, baru surat. Lampiran kajian belum disampaikan itu kami sedang mintakan. Nanti kita pelajari apakah komperhensif,” katanya.
Permintaan perluasan ganjil-genap dari BPTJ seperti saat Jakarta sedang menjadi tuan rumah Asian Games 2018 lalu. Namun menurut Syafrin, ganjil genap saat Asian games tidak bisa dijadikan contoh seluruhnya karena saat itu penerapannya hanya jangka pendek.
“Nah ini akan kita lakukan kajian, kalau surat BPTJ akan jangka panjang, kalau jangka panjang kami harus lakukan kajian komperhensi untuk kajian jangka panjang,” katanya.
Sebelumnya, BPTJ menganggap kemacetan di Jakarta semakin parah dari hari ke hari. Karena itu, BPTJ meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas sistem ganjil genap untuk kendaraan pribadi.
Kepala BPTJ, Bambang Prihartono menyebut sudah melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang sistem ganjil genap. Hasilnnya, lalu lintas di Jakarta disebut kinerjanya sedang menurun.
Baca Juga: Kemacetan Semakin Parah, BPTJ Minta Perluasan Ganjil-Genap
Bambang mencontohkan kemacetan yang terjadi setiap pagi di tol Cawang menuju Semanggi. Menuruntnya kemacetan di lokasi tersebut tetap mengular sampai ke Cibubur meskipun contra flow sudah diperpanjang.
"Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," kata Bambang Prihartono saat dihubungi, Kamis (12/7/2019).
Berita Terkait
-
Beredar Info Ganjil Genap untuk Motor, Kadishub DKI: Hoaks
-
Uji Coba Lalu Lintas Kota Bandung, Kepadatan Mengular Hingga Arah Pasteur
-
Anggarkan Rp 300 Miliar, Pemkot Depok Bakal Bangun Dua Underpass
-
Dua Rolls-Royce di Satu Garasi, Warganet: Siasati Peraturan Ganjil Genap
-
Boncengan Naik Skutik, Kang Emil Serasa Pengantin Kawin Lari
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!