Suara.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Gembong Warsono meminta pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebutkan nama-nama anggota dewan yang diduga melakukan politik uang.
Gembong yang juga ketua fraksi dari PDIP DKI ini mengaku tidak mengetahui adanya indikasi politik uang dalam memilih pengganti Sandiaga Uno. Ia mengaku heran dengan PSI yang di luar dari lingkup DPRD justru mengklaim mengetahui adanya indikasi tersebut.
"Dapatnya darimana? Suruh sebutin namanya, jangan menduga-duga. Saya yang sudah di dalam saja enggak tahu kok dia yang di luar tahu, jadi jangan menduga-duga," ujar Gembong di gedung DPRD Jakarta, Senin (15/7/2019).
Meski demikian, Gembong memastikan Pansus tersebut tidak mau menelusuri kebenarannya. Sebab ia merasa di internal DPRD tidak tercium adanya politik uang.
"Pansus fine-fine saja karena sampai dengan detik ini masih normal belum ada info-info soal itu gitu lho. Makanya saat ada informasi seperti ini ya kaget juga," kata Gembong.
Menurut Gembong, PSI boleh menyebar rumor politik uang jika memang memiliki data dan bukti yang kuat. Namun jika tidak, ia meminta agar PSI tidak hanya membuat kegaduhan. Karena itu ia meminta PSI membuktikannya.
"Kalau akurasinya belum bisa dipertanggungjawabkan menurut saya jangan buat kegaduhan," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia, (PSI) menuding, ada praktik politik uang di DPRD Jakarta, untuk proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Politik uang tersebut bertujuan untuk menghadirkan para anggota DPRD dalam rapat paripurna pemilihan wagub yang bakal segera digelar.
Baca Juga: PKS - Gerindra Ributkan Rumusan Kuorum Paripurna Pemilihan Cawagub DKI
Politikus PSI Rian Ernest menuding, jumlah uang yang ”diguyur” ke DPRD DKI bernilai ratusan juta rupiah.
"Rumor politik uang yang PSI dengar adalah, adanya uang senilai ratusan juta rupiah yang akan diberikan kepada anggota DPRD agar hadir dalam paripurna pemilihan wagub. Agar paripurnanya kuorum,” kata Rian, Senin (15/7/2019).
Berita Terkait
-
PSI Tuding Ada Politik Uang agar Sidang DPRD DKI Pemilihan Wagub Kuorum
-
Sebut Grace Natalie Bukan Pemilik PSI, Ninoy Karundeng Dipolisikan
-
Baca Alquran Jadi Syarat Bebas, PSI: Merampas Hak Napi
-
Polusi Jakarta Sudah Akut, PDIP Tantang Anies Larang PNS Bawa Kendaraan
-
Lolos ke Senayan, Ahmad Syaikhu Tetap Lanjut Jadi Cawagub DKI
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan