Suara.com - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa rapat Dewan Pembina yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto hanya membahas persoalan internal partai.
Ia berujar, tidak ada pembahasan isu lain dalam rapat tersebut. Bahkan ihwal pendamping Prabowo dalam kontestasi Pilpres, Sandiaga Uno juga tak menjadi bahan diskusi di dalam rapat.
"Tidak, tidak, kami enggak bahas orang per orang tapi kita bahas arah dan strategi perjuangan ke depan. Karena kita membicarakan situasi dan keadaan kedepannya yang tak lebih ringan dari sekarang," kata Muzani di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (19/7/2019).
Muzani berujar, hal yang tidak dibahas dalam rapat kecuali persoalaan internal partai ialah terkait kepulangan Habib Rizieq Shihab ke tanah air.
"Karena ini kan bicara internal ya, internal," kata Muzani.
Sebelumnya, Prabowo Subianto membentuk tim seleksi nama anggota perwakilan rakyat terpilih untuk menduduki jabatan strategis di DPR RI maupun DPRD tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Tim tersebut dibentuk Prabowo usai melakukan rapat dengan Dewan Pembina Gerindra pada hari ini di kediamannya di Hambalang, Bogor.
"Berdasarkan anggaran dasar, kewenangan untuk menetapkan pimpinan DPR RI, ketua DPR provinsi, wakil ketua DPR provinsi, ketua DPR kabupaten/kota, wakil ketua kabupaten kota adalah wewenang Ketua Dewan Pembina. Oleh karena itu, kita bentuk tim untuk menseleksi nama-nama dimaksud untuk menempati posisi strategis di DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, Jumat (19/7/2019).
Muzani mengatakan berdasarkan laporan hasil pemilu legislatif dari keputusan KPU, Gerindra mendapatkan sebanyak 78 kursi DPR RI, serta 2.245 anggota DPRD terpilih untuk di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Wiranto: Pemerintah Tak Pernah Cekal Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia
Berdasarkan perolehan tersebut, lanjut Muzani, Gerindra telah menentukan posisi strategis sebagai pimpinan baik di DPR RI maupun DPRD. Namun untuk siapa saja nanti anggota dewan terpilih yang akan mengisi posisi tersebut, masih akan diseleksi melalui tim.
"Dari jumlah itu kita menempatkan 3 orang, 1 orang wakil ketua DPR RI, 3 orang ketua DPR provinsi. 50 ketua DPRD kabupaten/kota dan ada kurang lebih 164 wakil ketua DPRD kabupaten/kota dan 22 wakil ketua DPRD provinsi," kata Muzani.
Berita Terkait
-
Wiranto: Pemerintah Tak Pernah Cekal Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia
-
FPI: Habib Rizieq Jadi Target Sandera Politik, Kasusnya Dibuat-buat
-
FPI Sebut Kasus Habib Rizieq SP3 Cuma di Polda Jabar dan Polda Metro Jaya
-
Gerindra: Jika Habib Rizieq Pulang, Otomatis Indonesia Tak Ada Masalah
-
Polri Tegaskan Kasus yang Merundung Rizieq Shihab Masih Berjalan
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil