Suara.com - Partai Demokrat ternyata juga mengncar posisi Ketua MPR untuk periode 2019 - 2024. Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bahkan harus bersaing dengan parpol pendukung Jokowi - Maruf Amin jika benar serius menempatkan kader partai berlambang mercy tersebut.
Sebelum Demokrat yang menyatakan tertarik dengan posisi ketua MPR, PKB, Golkar, dan Gerindra juga telah menyampaikan secara terang-terangan ingin menduduki kursi ketua MPR.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan bahkan turut mengungkit ketua MPR era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode 2009-2014, posisi ketua MPR diserahkan kepada PDI Perjuangan yang notabenenya sebagai partai oposisi.
Syarief berharap pada periode 2019-2024, ada timbal balik di mana posisi ketua MPR bisa dijabat oleh perwakilan dari Demokrat.
"Pada saat itu Partai Demokrat ketua DPR, PDIP jadi ketua MPR dan itu didukung penuh oleh Partai Demokrat. Bahkan saya sempat juga berkunjung ke rumahnya Ibu Megawati pada saat itu," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
"Nah kalau saja itu terjadi pengulangan sejarah, saya pikir baik untuk bangsa. Jadi kalau saja ya, dan bila temen-temen setuju dan PDIP juga setuju," lanjutnya.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi - Maruf Amin akan bagus jika Ketua DPR RI akan dijabat kader PDIP sedangkan Ketua MPR diserahkan pada Partai Demokrat.
"Mudah-mudahan kalau saja terjadi ketua DPR-nya adalah PDIP mungkin bagus jguga kalau MPR-nya itu dijabat oleh Partai Demokrat," ujarnya.
Menurut Syarief, Partai Demokrat pantas untuk mendapat posisi ketua MPR. Hal itu, kata Syarief dilandaskan oleh posisi Partai Demokrat sebagai partai penengah.
Baca Juga: Viral Potret SBY Pakai Layanan Ojol, Komentar Warganet Bikin Salah Fokus
"Saya pikir Partai Demokrat yang paling bisa diterima oleh semua pihak saya pikir ya. Tidak ada resistensi dengan partai-partai koalisi dan Partai Demokrat sudah sangat terbiasa berkolaborasi dengan semua partai-partai politik," katanya.
Terkait keinginan Demokrat menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR, Syarief tak menampik jika partai yang diketuai oleh SBY itu sudah melalukan lobi politik dengan partai lainnya.
"Mungkin sudah ditingkat ketua umum ya, mungkin sudah. Tapi kita lihat dan tunggulah instruksi Pak Ketum Pak SBY tentu akan instruksikan kapan lobi fraksi akan dilakukan ya dan beliau kan lebih tahu dan saya pikir komunikasi antarketua umum juga ada," tandasnya.
Berita Terkait
-
Soal Jatah Ketua MPR, Pengamat: Gerindra Berat Saingi Golkar
-
PAN Sebut Ketua MPR Bisa Diduduki Partai dari Koalisi Prabowo
-
Ada Usul Pimpin MPR, Gerindra Klaim Belum Bahas Kursi Pimpinan MPR dan DPR
-
Gelar Kongres Di Bali, PDIP Akan Bahas Struktur Kabinet Jokowi - Maruf Amin
-
Gerindra Mengincar Kursi Ketua MPR, PDIP Sebut Masih Ada Golkar
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik