Suara.com - Eks Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yunanto ikut angkat suara terkait pengibaran bendera tauhid yang dilakukan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sukabumi di lingkungan sekolah.
Menurutnya, pengibaran bendera itu tidak perlu dipermasalahkan.
Pengibaran bendera tauhid Al Liwa dan Ar Royah itu sempat mendapatkan investigasi dari pihak Kementerian Agama yang turun langsung ke MAN 1 Sukabumi. Menurutnya, tidak ada aturan untuk melarang warga mencetak apalagi mengedarkan serta mengibarkan bendera tauhid yang berlafadz laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah.
"Iya tidak ada larangan," kata Ismail kepada Suara.com, Senin (22/7/2019).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan mempertanyakan tindakan dari Kemenag melakukan investigasi terhadap siswa yang mengibarkan bendera tauhid tersebut. Ia mengungkapkan sepatutnya muncul dugaan ada motif dan kepentingan politik tertentu.
"Hal ini lah yang harus diklarifukasi oleh Menag agar tindakan Menag tidak dinilai oleh masyarakat sebagai anti Islam dan tidak merugikan simbol Islam," ujarnya melalui akun Instagram @mediaumat.
Chandra menuturkan kalau seharusnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melindungi dan menjamin ajaran, dakwah Islam dan simbol-simbol Islam dari upaya potensi dugaan kriminalisasi.
Lebih jauh, Chandra mengungkapkan bahwa siapapun yang melakukan tindakan perampasan dan penyitaan terhadap bendera tauhid milik orang lain tanpa hak bisa dikenai hukuman.
"Maka terancam pidana 9 (sembiIan) tahun penjara sebagaimana pasal 368 KUHP dan termasuk tindakan persekusi terhadap orang yang mengibarkan bendera tauhid adalah perbuatan melanggar hukum," ujarnya.
Baca Juga: Kemenag: Bendera Tauhid Siswa MAN 1 Sukabumi Tidak Terkait HTI
"Bagi masyarakat yang dipanggil dan atau diperiksa terkait pengibaran bendera tauhid, masyarakat tidak perlu takut karena mengibarkan bendera tauhid bukan perbuatan pidana," tandasnya.
Untuk diketahui, netizen melaporkan ada Madrasah aliyah Negeri yang mengibarkan bendera mirip milik Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Laporan itu dicolek ke Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin oleh politisi Golkar, Ace Hasan Syadzily di akun Twitternya, @acehasan76.
Awalnya foto yang memperlihatkan para siswa sebuah sekolah disebar oleh netizen Twiter dengan akun @Karolina_bee11, Sabtu (21/7/2019) kemarin. @Karolina_bee11 menyebut lokasinya di MAN 1 Sukabumi.
"MAN atau madrasah Aliah Negeri adalah lembaga pendidikan Negwrj dibawah @Kemenag_RI. Apabila polah anak didiknya begini dilingkungan sekolah, apa yang akan dilakukan pihak @Kemenag_RI kepada instansi sekolahnya lokasi MAN 1 Sukabumi. Semoga tak terafiliasi penegakan khilafah," petik @Karolina_bee11.
Lalu Ace melaporkan itu ke Menag Lukman. Dia mengatakan seharusnya madrasah yang dikelola Kementerian Agama mengedepankan nasionalisme NKRI.
"Mohon segera diklarifikasi tentang penggunaan atribut bendera ini yang kabarnya berada di MAN 1 Sukabumi. Seharusnya madrasah, apalagi yang dikelola @Kemenag_RI harus mengedepankan semangat NKRI daripada penggunaan bendera yang identik dengan organisasi yang terlarang," kata Ace.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Revisi Aturan Outsourcing, Wamenaker Jamin Tak Ganggu Iklim Investasi
-
Mahasiswa Kembali Geruduk DPR, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih
-
Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!
-
Dari Ulat di Sayuran hingga Korupsi, Warga Ini Tetap Kukuh MBG Harus Jalan
-
Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi
-
Sekelompok Warga Jakarta Gelar Aksi Dukung MBG: Program Harus Lanjut, Koruptor Wajib Ditangkap
-
Dunia Pelototi Kasus Pembunuhan Jurnalis Rico Pasaribu: Investigasi Bongkar Kejanggalan Serius
-
DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna HUT ke-499 Kota Jakarta
-
Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Memperkeruh Situasi Nasional, Komunikasi Presiden Ikut Tersorot
-
PKB Heran Jokowi Mendadak Lempar Wacana Prabowo-Gibran 2 Periode: Kemajon!