Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai negara yang kuat harus diimbangi dengan keberadaan oposisi. Ada empat alasan yang mendasari argumen Mardani.
Melalui akun twitternya @MardaniAliSera, alasan yang pertama adalah pemerintah harus kuat dengan menempatkan orang-orang terbaik di posisi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan.
Hal itu berkaitan dengan merit sistem, yakni tetap mengapresiasi jika berprestasi dan tetap mengkritik jika melalukan kesalahan.
"Yang merit system. Memilih dan menempatkan SDM terbaik dan lincah, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara profesional, adil, dan wajar. Memilih SDM bukan juga yang berlindung di balik tuanya usia, senioritas, kedekatan personal, dan kepentingan kelompok. #KamiOposisi," kata Mardani dikutip Suara.com pada Selasa (23/7/2019).
Maka dari itu, kata Mardani, dibutuhkan oposisi yang berkualitas untuk memberikan kritik yang membangun dalam pembentukan Kabinet Indonesia Kerja jilid II.
"Ke depan negeri kita menghadapi tantangan yang berat. Tekanan perekonomian Indonesia selama 5 tahun ke depan akan lebih berat dibandingkan 5 tahun yang lalu. #KamiOposisi," cuit Mardani.
Ia mengatakan jika 5 tahun ke depan, bisa saja pertumbuhan ekonomi melambat dan sangat berat menembus angka 7 persen.
Pertembuhan investasi terengah-terangah, setoran pajak berkurang, hutang negara semakin besar, yang akan sangat pengaruhi kinerja APBN Pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program-program pro rakyat.
"Belum lagi aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi kita yang semakin buruk, membuat kepercayaan negara lain untuk mau berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah. Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye 5 tahun yang lalu dan PR-PR Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini," ujarnya.
Baca Juga: Sekjen Sebut Keputusan Gerindra Oposisi atau Koalisi Ada di Tangan Prabowo
Mardani berharap Jokowi bisa bijak dalam memilih jajaran menteri di Kabinet Indonesia Kerja jilid II sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan bagi jatah antar parpol koalisi.
"Harus menjadi perhatian dan diskursus publik, jangan hanya menjadi pembicaraan tertutup antar elit. Cukup sudah memilih menteri karena kasihan dan jatah milik si fulan. Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kemajuan bangsa, bukan bagi-bagi kue kekuasaan," imbuhnya.
Ia menyebut pemenang yang sesungguhnya Pemilu 2019 adalah rakyat, oleh karenanya suara rakyatlah yang harus jadi pegangan dan suara rakyat akan bergema lebih kuat jika disuarakan secara cerdas oleh oposisi.
Dalam kalimat akhir, Mardani menggerakkan kembali mengajak untuk mendukung oposisi sebagai wujud cinta negeri. "Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama. #KamiOposisi," imbuh Mardani.
Berita Terkait
-
Ikutan FaceAppChallenge, Politisi PKS Mardani Disebut Mirip SBY
-
PKS: Saat Bertemu Jokowi, Prabowo Harusnya Tegaskan Kami Oposisi
-
Hendropriyono: Rujuk Pancasila, Tak Ada Oposisi Jadi Tidak Ada Rekonsiliasi
-
Dua Komisioner Dicopot, DPR: Peringatan bagi KPU
-
PKS Sindir Fahri Hamzah: Bikin Partai Itu Berat, Biar Kami Saja
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'
-
1.273 Personel Gabungan Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!