Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai negara yang kuat harus diimbangi dengan keberadaan oposisi. Ada empat alasan yang mendasari argumen Mardani.
Melalui akun twitternya @MardaniAliSera, alasan yang pertama adalah pemerintah harus kuat dengan menempatkan orang-orang terbaik di posisi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan.
Hal itu berkaitan dengan merit sistem, yakni tetap mengapresiasi jika berprestasi dan tetap mengkritik jika melalukan kesalahan.
"Yang merit system. Memilih dan menempatkan SDM terbaik dan lincah, berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara profesional, adil, dan wajar. Memilih SDM bukan juga yang berlindung di balik tuanya usia, senioritas, kedekatan personal, dan kepentingan kelompok. #KamiOposisi," kata Mardani dikutip Suara.com pada Selasa (23/7/2019).
Maka dari itu, kata Mardani, dibutuhkan oposisi yang berkualitas untuk memberikan kritik yang membangun dalam pembentukan Kabinet Indonesia Kerja jilid II.
"Ke depan negeri kita menghadapi tantangan yang berat. Tekanan perekonomian Indonesia selama 5 tahun ke depan akan lebih berat dibandingkan 5 tahun yang lalu. #KamiOposisi," cuit Mardani.
Ia mengatakan jika 5 tahun ke depan, bisa saja pertumbuhan ekonomi melambat dan sangat berat menembus angka 7 persen.
Pertembuhan investasi terengah-terangah, setoran pajak berkurang, hutang negara semakin besar, yang akan sangat pengaruhi kinerja APBN Pemerintah, terutama dari sisi pendapatan dan realisasi program-program pro rakyat.
"Belum lagi aspek penegakan hukum, HAM, dan kesehatan demokrasi kita yang semakin buruk, membuat kepercayaan negara lain untuk mau berinvestasi dan bekerjasama dengan Indonesia semakin lemah. Ditambah juga masih banyaknya janji kampanye 5 tahun yang lalu dan PR-PR Pak Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini," ujarnya.
Baca Juga: Sekjen Sebut Keputusan Gerindra Oposisi atau Koalisi Ada di Tangan Prabowo
Mardani berharap Jokowi bisa bijak dalam memilih jajaran menteri di Kabinet Indonesia Kerja jilid II sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan bagi jatah antar parpol koalisi.
"Harus menjadi perhatian dan diskursus publik, jangan hanya menjadi pembicaraan tertutup antar elit. Cukup sudah memilih menteri karena kasihan dan jatah milik si fulan. Semua harus berdasarkan pertimbangan terbaik untuk kemajuan bangsa, bukan bagi-bagi kue kekuasaan," imbuhnya.
Ia menyebut pemenang yang sesungguhnya Pemilu 2019 adalah rakyat, oleh karenanya suara rakyatlah yang harus jadi pegangan dan suara rakyat akan bergema lebih kuat jika disuarakan secara cerdas oleh oposisi.
Dalam kalimat akhir, Mardani menggerakkan kembali mengajak untuk mendukung oposisi sebagai wujud cinta negeri. "Negeri ini milik kita semua, ayo kita jaga bersama. #KamiOposisi," imbuh Mardani.
Berita Terkait
-
Ikutan FaceAppChallenge, Politisi PKS Mardani Disebut Mirip SBY
-
PKS: Saat Bertemu Jokowi, Prabowo Harusnya Tegaskan Kami Oposisi
-
Hendropriyono: Rujuk Pancasila, Tak Ada Oposisi Jadi Tidak Ada Rekonsiliasi
-
Dua Komisioner Dicopot, DPR: Peringatan bagi KPU
-
PKS Sindir Fahri Hamzah: Bikin Partai Itu Berat, Biar Kami Saja
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting