Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan kuliah umum kepada ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil perekrutan tahun 2018. JK berpesan untuk mengutamakan memberikan pelayanan yang terbaik sebagai Anggota Sipil Negara (ASN).
JK menjelaskan bahwa beragam jenis pekerjaan yang akan dilakukan ASN tetap harus mengedepankan dalam melayani publik. ASN masa kini harus meninggalkan pemikiran harus mendapatkan pelayanan, justru sebaliknya yakni harus memberikan pelayanan yang terbaik.
"Prinsip anda yang selalu jadi pegangan anda ialah melayani. Apa tugas anda? melayani. Itu tentu berbeda cara melayani, tergantung apa tugas anda," kata JK dalam acara Presidential Lecture 2019 yang digelar di Istora Senayan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019).
"Melayani masyarakat untuk maju, tertib, melayani para pengusaha yang beri pekerjaan ke orang banyak. Semua itu tugas kalian. Jangan berprinsip lagi untuk dilayani. Dulu banyak yang mau dilayani, dihormati masyarakat. Ingin dapat fasilitas yang baik," sambungnya.
JK mengungkapkan bahwa setiap pekerjaan ASN memiliki satu tujuan yakni melayani. JK mencontohkan kalau seorang ASN yang bekerja di bidang pendidikan, semisal guru, harus ikhlas melayani para muridnya dengan memberikan pendidikan yang baik.
"Seorang guru yang diangkat melayani dengan mendidik generasi muda dengan ikhlas dengan kemampuan baik. Seorang pegawai Kemenkes melayani merawat mendorong kesehatan lebih baik," JK mencontohkan.
JK kemudian menerangkan bahwa ASN harus siap ditugaskan di daerah manapun. Memang bukan tugas yang ringan. Namun kata JK, hal tersebut menjadi salah satu bukti daripada tekad pengabdian seorang ASN.
"Bangsa ini bangsa besar. Kita tak punya lagi prinsip di Jawa diatur birokrasinya orang Jawa, di Makassar harus orang Makassar," ujarnya.
Kemudian JK juga mengatakan kepada ribuan ASN untuk tidak melulu tergantung kepada pemerintah pusat. JK menuturkan kalau sistem otonomi daerah saat ini sudah berjalan jauh lebih baik.
Baca Juga: Maruf Amin dan Jusuf Kalla Akan Pidato di Harlah PKB ke-21
"Anda ditempatkan di daerah jangan tergantung ke pusat. Semua serba pusat, itu masa lalu. Sekarang pemda ditentukan aparat di daerah untuk jalankan pemerintah," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Wapres JK Minta CPNS yang Lolos Tak Protes Bila Ditugaskan ke Pedalaman
-
Di Harlah ke-21, JK: Suara PKB Naik Terus Tapi Belum Bisa Libas Golkar
-
Soal Dokter Romi yang Dibatalkan Jadi ASN, Ini Jawaban Pemkab Solsel
-
Miris, Dokter Penyandang Disabilitas Ini Dibatalkan Jadi ASN
-
JK soal KKB di Nduga: Jika Tak Mau Damai dan Serang Tentara, Mesti Dibalas
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD