Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan kuliah umum kepada ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil perekrutan tahun 2018. JK berpesan untuk mengutamakan memberikan pelayanan yang terbaik sebagai Anggota Sipil Negara (ASN).
JK menjelaskan bahwa beragam jenis pekerjaan yang akan dilakukan ASN tetap harus mengedepankan dalam melayani publik. ASN masa kini harus meninggalkan pemikiran harus mendapatkan pelayanan, justru sebaliknya yakni harus memberikan pelayanan yang terbaik.
"Prinsip anda yang selalu jadi pegangan anda ialah melayani. Apa tugas anda? melayani. Itu tentu berbeda cara melayani, tergantung apa tugas anda," kata JK dalam acara Presidential Lecture 2019 yang digelar di Istora Senayan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019).
"Melayani masyarakat untuk maju, tertib, melayani para pengusaha yang beri pekerjaan ke orang banyak. Semua itu tugas kalian. Jangan berprinsip lagi untuk dilayani. Dulu banyak yang mau dilayani, dihormati masyarakat. Ingin dapat fasilitas yang baik," sambungnya.
JK mengungkapkan bahwa setiap pekerjaan ASN memiliki satu tujuan yakni melayani. JK mencontohkan kalau seorang ASN yang bekerja di bidang pendidikan, semisal guru, harus ikhlas melayani para muridnya dengan memberikan pendidikan yang baik.
"Seorang guru yang diangkat melayani dengan mendidik generasi muda dengan ikhlas dengan kemampuan baik. Seorang pegawai Kemenkes melayani merawat mendorong kesehatan lebih baik," JK mencontohkan.
JK kemudian menerangkan bahwa ASN harus siap ditugaskan di daerah manapun. Memang bukan tugas yang ringan. Namun kata JK, hal tersebut menjadi salah satu bukti daripada tekad pengabdian seorang ASN.
"Bangsa ini bangsa besar. Kita tak punya lagi prinsip di Jawa diatur birokrasinya orang Jawa, di Makassar harus orang Makassar," ujarnya.
Kemudian JK juga mengatakan kepada ribuan ASN untuk tidak melulu tergantung kepada pemerintah pusat. JK menuturkan kalau sistem otonomi daerah saat ini sudah berjalan jauh lebih baik.
Baca Juga: Maruf Amin dan Jusuf Kalla Akan Pidato di Harlah PKB ke-21
"Anda ditempatkan di daerah jangan tergantung ke pusat. Semua serba pusat, itu masa lalu. Sekarang pemda ditentukan aparat di daerah untuk jalankan pemerintah," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Wapres JK Minta CPNS yang Lolos Tak Protes Bila Ditugaskan ke Pedalaman
-
Di Harlah ke-21, JK: Suara PKB Naik Terus Tapi Belum Bisa Libas Golkar
-
Soal Dokter Romi yang Dibatalkan Jadi ASN, Ini Jawaban Pemkab Solsel
-
Miris, Dokter Penyandang Disabilitas Ini Dibatalkan Jadi ASN
-
JK soal KKB di Nduga: Jika Tak Mau Damai dan Serang Tentara, Mesti Dibalas
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara