Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memutuskan akan menjadi parpol oposisi di DPRD Jakarta. Partai yang diketuai Grace Natalie itu mendapat lima kursi DPRD Jakarta periode 2019-2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Tsamara Amany mengatakan, meski akan menjadi parpol oposisi, PSI memastikan akan mengutamaakn kepentingan rakyat Jakarta.
"Kami di @psi_id akan menjadi oposisi di DPRD DKI Jakarta. Tapi kepentingan publik selalu kami utamakan," cuit Tsamara melalui akun media sosial twitternya, @TsamaraDKI, Rabu (24/7/2019).
Setelah perwakilan PSI resmi dilantik, Tsamara mengatakan isu yang akan dibahas pertama kali adalah proses pemilihan Wagub khususnya soal kompetensi kandidat. Ia mengangap penyelesaian pemilihan Wagub harus diselesaikan secara transparan.
"Persoalan Wagub DKI harus segera diselesaikan secara transparan. Kami akan dorong debat publik untuk menilai kompetensi calon Wagub," kata Tsamara.
Untuk diketahui, pemilihan Wagub DKI masih berjalan lambat di DPRD DKI. Proses terakhir adalah pengesahan tata tertib (tatib) di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).
Namun tatib belum kunjung disahkan karena Rapimgab selalu ditunda karena hanya sedikit anggota DPRD yang hadir dan tidak memenuhi syarat minimal anggota kuorum. Jika nantinya tatib disahkan dan berlanjut ke rapat paripurna namun masalah kuorum belum selesai, sesuai mekanisme ada kemungkinan pemilihan Wagub akan diulang.
Kemungkinan tersebut dinilai bisa terjadi oleh Ketua Fraksi partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. Ia mengungkap adanya kemungkinan para anggota DPRD tidak menyetujui dua orang kandidat Wagub yang dicalonkan.
Menurut Bestari, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dianggap oleh anggota DPRD tidak memiliki kelas atau grade yang sesuai untuk menjadi Wagub DKI. Karena itu, hal tersebut bisa menjadi alasan para anggota DPRD tidak menghadiri Rapimgab.
Baca Juga: Geruduk Acara PRD, Jubir PSI Minta Kemendagri Tak Perpanjang Izin FPI
"Mereka ini kan mungkin melihat bahwa gradenya kurang bagus. Kita kepingin grade yang A plus," ujar Bestari saat dihubungi, Senin (22/7/2019).
Berkenaan dengan itu, muncul nama lain yang mulai digaungkan akan menjadi kandidat calon Wagub DKI jika nantinya pemilihan diulanng. Salah satunya nama politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
3 Catatan Menarik Liverpool Tumbangkan Everton: Start Sempurna The Reds
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
Terkini
-
Usai Pecat Anggota DPRD Gorontalo, PDIP Beri Pesan: Jangan Cederai Hati Rakyat!
-
Mahasiswa Green Leadership Academy Tanam Semangat Baru di Tabung Harmoni Hijau
-
Profil Alvin Akawijaya Putra, Bupati Buton Kontroversial yang Hilang Sebulan saat Dicari Mahasiswa
-
Mendagri Tito Sebut Bakal Ada 806 SPPG Baru: Lahannya Sudah Siap
-
'Warga Peduli Warga', 98 Resolution Network Bagikan Seribu Sembako untuk Ojol Jakarta
-
Perlindungan Pekerja: Menaker Ingatkan Pengemudi ODOL Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas