Suara.com - Rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta berpotensi telat diadakan atau molor. Hal ini dikarenakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang beragendakan pengesahan Tata Tertib (Tatib) rapat paripurna belum dilaksanakan anggota dewan.
Sebelum menggelar rapat paripurna pemilihan Wagub, DPRD harus menggelar rapat paripurna penetapan Tatib dan penentuan Panitia Pemilihan (Panlih). Rencananya rapat paripurna Tatib dan Panlih itu akan digelar hari ini, Senin (22/7/2019), namun batal.
Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Jakarta Bestari Barus mengaku belum menerima undangan rapat paripurna tersebut.
"Sampai hari ini belum ada undangan rapat. Kalau belum ada undangan ya enggak jadi lah," kata Bestari saat dihubungi, Senin (22/7/2019).
Menurutnya, rapat paripurna yang dijadwalkan hari ini hanya sekadar rancangan. Namun karena pelaksanaannya Rapimgab kerap ditunda berkali-kali, rapat paripurna harus diundur.
"Ya itu kan rancangan, ya ternyata kan sampai hari ini rapimgab enggak terlaksana. Sehingga panlih juga belum terbentuk," kata Bestari.
Ia menegaskan, pihaknya belum menerima jadwal Rapimgab dari Sekretaris Dewan (Sekwan) yang bertugas mengatur jadwal rapat. Bestari yang juga menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub tidak tahu kapan Sekwan akan mengagendakan Rapimgab.
"Pansus kan yang jelas mengikuti mekanisme, pansusnya sudah selesai. Diajukan ke dewan. Nih, sudah tinggal dilaksanakan Rapimgab, sampai hari ini belum tuh," jelas Bestari.
Lebih lanjut, karena Rapimgab dan Panlih belum kunjung rampung, Bestari menganggap tahapan paripurna penentuan Wagub masih jauh. Ia menyebut prosesnya masih panjang karena rapat kerap ditunda.
Baca Juga: Anies Baswedan Beberkan 3 Fakta Bambu Getah Getih Lewat Media Sosial
"Masih Jauh (paripurna penetapan Wagub) nih kan mundurnya dua minggu lebih," pungkasnya.
Terakhr kali, Rapimgab digelar pada Selasa (16/7/2019) lalu. Namun rapat tersebut ditunda karena hanya sedikit anggota DPRD yang hadir.
Penundaan tersebut bukan yang pertama. Sejak pertama kali digelar pada 10 Juli lalu, Rapimgab juga ditunds karena alasan yang sama.
Pada rapat kedua, 15 Juli lalu juga ditunda karena pimpinan DPRD hanya sedikit yang hadir. Sampai sekarang belum ditentukan kapan Rapimgab akan diadakan.
Berita Terkait
-
Anggota DPRD Laporkan Ernest Kasus Dugaan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
-
Anies ke Kolombia, Bestari: Mungkin Gubernur Letih dengan Kondisi Jakarta
-
Cari Pengganti Sandi, Ini yang Didapat Pansus DPRD Setelah Belajar ke Riau
-
Baru 3 Fraksi yang Serahkan Nama untuk Pansus Wagub DKI
-
Baru Dua Fraksi DPRD yang Kirim Perwakilan untuk Menjadi Pansus Cawagub DKI
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan