Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak sepakat dengan kecurigaan Kementerian Dalam Negeri yang ingin memeriksa apakah FPI anti pancasila atau tidak. PKS mengklaim FPI pro pancasila.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengutip kata-kata pentolan Habib Rizieq Shihab. Kata Habib Rizieq, FPI pro pancasila dan NKRI atau negara kesatuan Republik Indonesia.
"Tapi misalnya sekali lagi bagi kami di PKS, kita adalah negara hukum ada aturan hukum yang ada. Dan selama ini FPI tidak pernah terbukti bahwa mereka melakukan makar, mereka melakukan tindakan melawan Pancasila, melawan NKRI. Justru Habib Rizieq menegaskan kita menghendaki agar NKRI tetap utuh bahkan beliau menolak segala bentuk separatisme agar NKRI tetap jaya," tutur Hidayat di Gedung DPR, Selasa (30/7/2019).
Hidayat beranggapan apa yang dikatakan oleh Jokowi tentang FPI masih terlalu normatif.
"Jadi karenanya menurut saya pernyataan Pak Jokowi itu masih sangat normatif, kalau bertentangan, kalau tidak bertentangan dengan ideologi bangsa kan berarti tidaj perlu, tidak boleh dibubarkan. Dan apalagi kita adalah negara hukum, seluruh mekanisme pembubaran haruslah melalui mekanisme hukum yang ada di Indonesia," katanya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan pemerintah bisa saja tidak memperpanjang SKT FPI, jika organisasi masyarakat pimpinan Rizieq Shihab itu tidak sejalan dengan Pancasila dan mengancam NKRI.
"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi, menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi dalam wawancaranya dengan AP.
Jokowi juga menegaskan, pemerintah selalu terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi Islam selagi tidak bertentangan dengan idelogi Pancasila.
Baca Juga: PKS Curiga Kemendagri Diskriminasi Belum Keluarkan Izin FPI
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi